Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MESKI dihujani pro dan kontra terkait keputusan untuk menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) pengelolaan tambang, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan mengelola dengan amanah dengan ahli serta tidak akan nekat.
"Insya Allah Muhammadiyah akan menjaga amanah dengan sebaik-baiknya dan mengelola tambang yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Kalau ternyata mafsadat dan madlarat lebih besar daripada manfaat, Muhammadiyah tidak akan nekat," kata Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti saat dihubungi, Senin (29/7).
Selain itu, ia juga menilai adanya pro dan kontra terkait konsesi tambang merupakan hal biasa. Namun masyarakat diharapkan tidak membuat justifikasi dan bersikap apriori.
Baca juga : Tetap Ikuti Putusan Muhammadiyah Terima IUP, Meski Kecewa
"Pro dan kontra itu hal yang biasa. Saya tahu ada pihak yang tidak setuju. Tapi tidak sedikit yang mendukung. Media seharusnya memberitakan secara seimbang. Jangan hanya yang kontra. Kami masyarakat tidak apriori dan membuat justifikasi berdasarkan asumsi," ujar dia.
Sebelumnya, PP Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran izin pengelolaan tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Pertimbangan penerimaan izin tersebut dilakukan tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan akan mengembalikan IUP apabila kemudian hari lebih banyak mafsadatnya.
"Dengan penuh tanggung jawab ijin usaha akan kita kembalikan kepada pemerintah," pungkas Abdul. (Iam/Z-7)
RSIJ Sukapura merupakan fasilitas kesehatan dengan kapasitas 185 bed, layanan IGD, rawat inap, rawat jalan, hemodialisis, dan bank darah.
KETUA Pimpinan Pusat Organisasi Islam Muhammadiyah Anwar Abbas mengimbau masyarakat internasional untuk mengutuk Israel atas pembunuhan yang mereka lakukan terhadap Ismail Haniyeh.
Muhammadiyah berkomitmen menjalankan izin tambang sesuai amar makruf nahi munkar secara elegan dan bermartabat sesuai kepribadian Muhammadiyah.
ISLAM berkemajuan dalam tulisan ini mengacu pada Risalah Islam Berkemajuan (RIB) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang disahkan dalam Muktamar Ke-48 Muhammadiyah di Surakarta.
KUALITAS demokrasi di Indonesia merosot cukup drastis, salah satunya karena kecenderungan intervensi terhadap gerakan islamisme di Indonesia.
PARTAI Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi dan menghormati keputusan PP Muhammadiyah yang siap mengelola tambang yang diberikan pemerintah.
Properti fisika tanah yang penting antara lain distribusi partikel tanah, densitas tanah, kapasitas menahan air, stabilitas tanah, konduktivitas tanah, dan porositas tanah.
Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) menegaskan sikap KWI tetap tegas menolak tawaran mengelola tambang atau izin usaha pertambangan (IUP).
Fraksi PKS terkejut atas keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang akhirnya menyetujui mengambil izin konsesi pertambangan yang diberikan pemerintahan Joko Widodo.
Sementara terkait Muhammadiyah, kata Bahlil, dirinya memberi penjelasan secara resmi di Kantor DPP Muhammadiyah. Hal itulah yang kemudian membuat Muhammadiyah memutuskan ikut mengajukan
Sekjen PAN Eddy Soeparno berharap Muhammadiyah apat memberikan manfaat kepada umat dalam mengelola tambang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved