Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PAJAK adalah alat utama yang digunakan pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan yang diperlukan guna menyediakan layanan publik dan membiayai kegiatan negara. Siapa yang dikenakan pajak dapat berbeda-beda tergantung pada jenis pajak dan undang-undang negara tersebut.
Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-43/PJ/2011, orang perseorangan (individu) merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) sebagai orang pribadi yang memenuhi salah satu syarat berikut (jika tidak memenuhi syarat berikut dikenakan pajak luar negeri), di antaranya:
Selain itu, orang pribadi yang berstatus warga negara Indonesia dapat menjadi Wajib Pajak Luar Negeri (SPLN) apabila yang bersangkutan bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dengan penjelasan sebagai berikut :
Baca juga : 14 Juli Hari Pajak Nasional, Yuk Cari Tahu Sejarahnya
Orang-orang ini tetap diwajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT). Pelaporan itu guna mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang terutang atas penghasilan mereka.
Dengan demikian, pajak memiliki dampak ekonomi yang signifikan, baik sebagai pendapatan Pemerintah maupun sebagai pengatur perilaku perekonomian. Bagi individu dan bisnis, mengelola dan memahami pajak sangat penting untuk memastikan kepatuhan yang tepat dan mengoptimalkan struktur keuangan mereka.
Oleh karena itu, memahami siapa wajib pajak, jenis pajak yang berlaku, dan cara mematuhi kewajiban perpajakan merupakan kunci untuk membangun landasan keuangan yang sehat dan berkelanjutan baik di tingkat personal maupun perusahaan. (Z-3)
Direktorat Jenderal Pajak menetapkan batas akhir pelaporan pajak tahunan melalui sistem Coretax pada 30 April untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.
DI tengah percepatan transformasi digital di sektor bisnis, pengelolaan perpajakan menjadi salah satu area yang mengalami perubahan signifikan.
Bapenda DKI Jakarta siapkan skema pajak kendaraan listrik (EV) berdasarkan nilai kendaraan, meski saat ini masih mengikuti arahan pusat untuk pembebasan pajak.
Perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik dinilai dapat memengaruhi percepatan pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa jalan tol masih berada pada tahap perencanaan dan belum menjadi kebijakan yang berlaku.
Seskipun sektor informal berperan sebagai penyangga ekonomi, sektor ini tidak memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai bagi pekerja.
Selain sebagai upaya pengamanan aset, tindakan ini juga diharapkan menimbulkan efek jera bagi wajib pajak yang tidak kooperatif.
Cara balik nama PBB wajib dilakukan setelah jual beli, warisan, atau hibah tanah dan bangunan agar data pajak sesuai pemilik baru.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa sistem administrasi perpajakan Coretax hingga akhir 2025 masih menghadapi sejumlah hambatan teknis
Hingga saat ini baru sekitar 40% wajib pajak di DIY yang telah mengaktivasi akun Coretax.
Jika dihitung berdasarkan persentase, WP yang sudah mengaktifkan akun dan menuntaskan registrasi sertifikat elektronik baru mencapai sekitar 12,45%.
Hingga Oktober 2025, pengajuan restitusi pajak mencapai Rp 340,52 triliun. Periode yang sama tahun lalu sebesar Rp249,59 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved