Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH memastikan pelebaran defisit yang diperkirakan mencapai 2,70% dari PDB di tahun ini tak turut memperlebar rentang defisit tahun depan yang telah ditargetkan berkisar 2,29% hingga 2,82% terhadap PDB.
"Itu sudah kita tetapkan 2,29% hingga 2,82% untuk tahun depan. Jadi itu sudah ditetapkan harus dalam range itu. Karena itu kesepakatan antara pemerintah dan DPR, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus menjaga disiplin fiskal," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu kepada pewarta di Gedung DPR, Senin (8/7).
Pemerintah, lanjutnya, akan terus mewaspadai dan mengantisipasi risiko ekonomi global yang dapat memengaruhi kinerja APBN. Sejauh ini Febrio meyakini ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh di kisaran 5% hingga akhir tahun.
Baca juga : Pengamat: Defisit Rendah Jangan Jadi Disinsentif bagi Perekonomian
Namun Febrio enggan memastikan apakah nantinya realisasi defisit itu bisa di bawah 2,70%. Menurutnya itu dapat kembali dilihat setelah angka pertumbuhan ekonomi triwulan II resmi diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal Agustus 2024.
Jika pertumbuhan ekonomi triwulan II masih terjaga di kisaran 5%, dia optimistis defisit dapat sesuai dengan yang diperkirakan. Pendukung lainnya ialah dari kinerja perdagangan yang sejauh ini masih membukukan surplus.
"Bulan juni ini realisasi ekspor kita prediksi akan cukup bagus, sehingga akan menunjukkan lagi pemulihan ekspor ini dari Mei ke Juni dan harapannya berlanjut sampai akhir tahun," kata Febrio. (Mir/Z-7)
Meskipun pemerintah masih memberlakukan kebijakan AA, ada data yang menunjukkan pertumbuhan belanja pemerintah masih cukup tinggi bahkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan 2023.
PENGAMAT ekonomi Yanuar Rizky meragukan keakuratan data pemerintah terkait rencana pembangunan BBM bersubsidi. Sebab, dengan bobolnya Pusat Data Nasional (PDN) sementara baru-baru ini
Adanya batasan untuk mencegah pemerintah melakukan belanja secara ugal-ugalan.
Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa pemerintahan baru yakni Prabowo-Gibran masih komit untuk menjaga defisit keuangan tidak lebih dari 3%
BADAN Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengingatkan pemerintah untuk cermat menetapkan dan memanfaatkan defisit anggaran
INCREMENTAL Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia dinilai masih perlu diperbaiki guna mendorong investasi yang lebih efisien di Tanah Air.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025 masih bergantung pada situasi dan kondisi ekonomi dalam negeri.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak ingin dan tidak akan menaikkan utang negara tanpa menaikkan pendapatan.
PEMEGANG kekuasaan harus hati-hati mengelola keuangan dan utang negara. Pasalnya keputusan dan kebijakan yang serampangan dapat berdampak buruk bagi perekonomian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved