Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengungkapkan dampak negatif bila Indonesia gemar mengimpor. Ada lima hal yang menjadi catatan Gobel.
"Pertama, uang Indonesia untuk membiayai pekerja dan keluarga negara lain," kata Gobel kepada wartawan, Kamis, 16 Mei 2024.
Gobel mengatakan kerugian kedua ialah pekerja Indonesia bakal kehilangan lapangan pekerjaan. Padahal, jumlah tenaga kerja dalam negeri melimpah karena bonus demografi.
Baca juga : Kesenjangan Keterlibatan Perempuan pada Sektor Ekonomi dan Politik Harus Diatasi Bersama
"Ketiga, jika produk impor tersebut digunakan untuk proyek pemerintah maupun BUMN, dana negara dan dana APBN digunakan untuk membiayai negara lain," ujar dia.
Gobel menyebut hal itu sangat disayangkan. Sebab, negara susah payah mengumpulkan pajak namun penggunaannya tidak dimaksimalkan untuk kemaslahatan masyarakat.
"Berikutnya, Indonesia bisa kehilangan potensi tenaga-tenaga kreatif karena mereka menganggur akibat tidak terserapnya tenaga kerja," papar politikus Partai NasDem itu.
Gobel menuturkan dampak kelima ialah angka pengangguran yang meningkat. Hal tersebut bakal membuat tingkat kemiskinan ikut melonjak.
"Mereka harus mendapat bansos atau pembiayaan jaminan sosial yang ditanggung negara menggunakan APBN. Jadi akibat jebolnya tanggul impor, Indonesia rugi berlipat-lipat," ucap dia. (Z-7)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Kebijakan Publik Syafril Sjofyan menilai unsur kesengajaan tersebut diduga hadir dari Perum Bulog.
Impor ilegal adalah hal yang harus dihadapi secara bersama-sama agar tidak terus menggerus pasar dalam negeri Indonesia.
Pihak yang paling dirugikan dari maraknya impor produk asing saat ini adalah industri kecil dan menengah (IKM), bukanlah usaha kecil dan menengah (UKM).
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyita barang impor ilegal yang dikelola oleh WNA
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengakui target digitalisasi UKM tidak akan tercapai di tahun ini.
Jerry mengakui, selama ini Perum Bulog tidak pernah transparan dalam urusan pengadaan hingga distribusi beras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved