Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBAGAI langkah perubahan, pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar akan membuat program bansos plus. Ini untuk memperluas lagi jangkauan penerima bantuan sosial.
"Sebagai bagian dari perubahan, kami menyusun bansos plus, angkanya ditingkatkan, yang masih miskin dimasukkan dan diberikan bekal pelatihan, pendampingan, supaya usaha mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera," ucap Anies dalam debat capres kelima, Minggu (4/1).
Menurut Anies, beberapa kelompok masyarakat yang penting untuk mendapatkan bansos ialah mereka yang miskin dan prasejahtera, jangan sampai ada yang terlewatkan. Menurut Anies, bansos harus diberikan sesuai kebutuhan penerima.
Baca juga : Prabowo: Bangun Pabrik di Dalam Negeri Kurangi Impor Gawai
"Kalau penerima membutuhkan bulan ini, ya bulan ini. Kalau tiga bulan lagi, ya tiga bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Dijadikan sebagai sesuai kebutuhan,” ucap dia.
Ia juga menekankan bahwa bansos diberikan dari uang rakyat lewat negara dan untuk rakyat, bukan dari pihak-pihak tertentu. Hal itu dilakukannya saat menjabat sebagai gubernur DKI. Anies dengan tegas menempelkan keterangan pada setiap paket bansos dengan label dibiayai APBD.
Di samping itu, ia menekankan bahwa perlu opsi bansos dalam bentuk cash transfer untuk mengurangi potensi korupsi dalam pengadaan barang. Pasalnya, selama ini pengadaan barang bansos hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan raksasa.
Baca juga : Terkait Pekerja Migran, Prabowo Sepakat dengan Anies dan Ganjar
Lainnya, soal data bansos, menurut dia permasalahan tersebut dapat diatasi dengan mengecek ulang data sampai di tingkat RT/RW.
"Itu dilakukan di Jakarta. Mereka musyawarah, mencocokkan siapa yang daftar, yang benar dan keliru. Semua PKK, karang taruna, RT/RW, datanya akurat dan dananya dipakai sesuai dengan kebutuhan," pungkas dia. (Z-2)
Baca juga : Anies Baswedan: Perbaikan Sistem Kesehatan Harus Dilakukan Lintas Sektor
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Anies Baswedan kecam serangan ke basis pasukan perdamaian PBB yang menewaskan prajurit Indonesia dan mendesak dunia bertindak tegas.
PENGAMAT Komunikasi Politik menyebut peremuan Anies Baswedan dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Cikeas bukan sekadar halalbihalal biasa
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membuka Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah yang berada di kawasan MH Thamrin.
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka puasa bersama DPP NasDem
Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan menekankan pentingnya untuk menjalin silaturahmi antar tokoh politik bangsa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved