Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan realisasi bauran energi baru dan terbarukan (EBT) di tahun 2023 hanya 13,1%, di bawah target yang ditetapkan sebesar 17,9%. Bahkan, jauh dari target di 2025 yang sebesar 23%.
"Kita melihat bahwa peningkatan (bauran EBT), tapi belum signifikan. Sehingga, perlu upaya-upaya keras untuk bisa mendekati target capaian di 2025. Saat ini bauran EBT kita masih pada level 13,1%," ungkap Arifin dalam konferensi pers Capaian Sektor ESDM 2023 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (15/1).
Dibandingkan capaian bauran EBT di 2022 dengan realisasi 12,3%, maka kenaikan bauran EBT di tahun lalu hanya tipis, tak mencapai 1%.
Baca juga : Menteri ESDM: Capaian Bauran Energi Sulit Terealisasi
Arifin menerangkan salah satu biang kerok peningkatan bauran EBT di 2023 minim karena sistem ketanagalistrikan di Tanah Air masih didominasi pembangkit tenaga listrik uap (PLTU). Indonesia masih tersandera dengan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 35.000 megawatt (MW) atau 35 GW era Presiden Jokowi. Proyek tersebut direncanakan sejak 2015 dan sebagian besar telah memasuki masa konstruksi dan akan kelar di 2030.
"Masalahnya ini tergantung dari sistem listrik kita yang disebabkan (proyek PLTU) kapasitas 35W yang belum terselesaikan," kata Menteri ESDM.
Baca juga : ESDM: Suntikan Dana Transisi Energi Masih Tersendat-sendat
Selain itu, mandeknya peningkatan bauran EBT di Tanah Air ialah persoalan pembangunan infrastruktur pembangkit EBT yang dinilai belum masif. Hal ini pun mempengaruhi demand atau kebutuhan akan proyek-proyek EBT dalam negeri.
"Sistem kita dalam infrastruktur sudah bisa mendukung apa belum secara keseluruhan? Kita juga harus perbaiki sistem yang ada sehingga sempurna. Kemudian ada dampak dari pengurangan demand," jelas Arifin.
Adapun strategi pemerintah untuk peningkatan bauran EBT ialah mengejar target pembangunan pembangkit listrik hijau dengan kapasitas 10,6 GW sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Lalu, implementasi program pembangkita listrik tenaga surya (PLTS) atap.
"PLTS atap ini sebetulnya dapat mempercepat (bauran EBT), tapi tentu saja harus di sesuaikan dengan kemampuan masyarakat dan kemampuan dari PLN untuk bisa mengakomodirnyA," imbuh Arifin.
Kemudian, pemerintah akan melakukan program konversi dari pembangkit diesel ke EBT dan juga program mandatori Biodiesel 35 (B35) yang targetnya pada 2025 ini sebesar 13,9 juta kiloliter (KL). (Z-4)
MENTERI ESDM Arifin Tasrif tidak mengelak, tetapi juga tidak mengaminkan ketika menanggapi isu reshuffle menteri.
Bahlil Lahadalia dikabarkan akan digeser menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif.
Bareskrim Polri segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan proyek Penerang Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) tahun 2020.
Bareskrim Polri mengonfirmasi telah memanggil 22 orang sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya
Digitalisasi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) mendesak untuk segera dilakukan agar menjawab tantangan produksi yang maksimal namun tetap efisien.
146 unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) ikut dalam perdagangan karbon di tahun ini. Jumlah itu meningkat dibandingkan capaian tahun lalu yang berjumlah 99 unit pembangkit batu bara.
PLN EPI tengah mengimplementasikan program co-firing, yaitu substitusi batu bara dengan biomassa pada rasio tertentu
Menteri ESDM Arifin Tasrif meluncurkan soft energize (pemberian tegangan listrik) ke smelter PT Ceria yang bersumber dari layanan energi baru terbarukan (EBT)
Norwegia berhasil mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan hampir mencapai 100% energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan.
NEGARA anggota ASEAN dinilai perlu untuk mulai merencanakan berpindah dari energi fosil, khususnya batu bara.
REC adalah sertifikat energi hijau atau sertifikat energi terbarukan yang dapat digunakan untuk mengklaim konsumsi listrik dari sumber EBT.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak tergesa-gesa mengambil keputusan mengekspor listrik energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved