Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mirza Adityaswara mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan penyidik non-OJK menyidik kasus yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan.
"Kami menghormati dan menyambut baik keputusan MK tersebut. OJK sudah berkolaborasi dan siap selalu terus bekerjasama dengan Polri untuk menangani tindak pidana sektor jasa keuangan," kata Mirza saat dihubungi pada Jumat (22/12).
Kemarin, MK mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Sebelumnya, kasus yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan hanya bisa dilakukan oleh penyidik dari OJK, saat ini MK membolehkan penyidik non-OJK untuk ikut andil menyidik apabila ada kasus seperti itu.
Baca juga: OJK Tak Lagi Jadi Penyidik Tunggal di Sektor Jasa Keuangan
Sebelum adanya UU PPSK, terang Mirza, Polri dan OJK pun keduanya telah menangani penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan.
"Dengan adanya keputusan MK tersebut maka ini mengembalikan peran Polri dan OJK kedua nya dapat menangani penyidikan sektor jasa keuangan," tandasnya. (Fal/Z-7)
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan, pihaknya tidak perlu mengeluarkan peraturan baru untuk memberikan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya menyatakan bahwa Program Asuransi Wajib, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan peningkatan batas maksimum pinjaman fintech lending untuk sektor produktif menjadi Rp10 miliar.
BRI Insurance berhasil menorehkan prestasi dengan memboyong tiga penghargaan di acara 25th Insurance Award 2024.
OJK mengungkapkan total tabungan di program Satu Pelajar Satu Rekening (Kejar) mencapai Rp32,84 triliun. Jumlah ini berasal dari 57,05 juta peserta.
Sejumlah perusahaan sudah memiliki syarat yang cukup untuk terjun ke bursa, baik dari sisi keuangan maupun tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).
PP FSP KEP SPSI menolak pemberlakuan UU P2SK, khususnya terkait Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).
Peralihan tugas, pengaturan dan pengawasan untuk aset kripto akan terjadi pada awal tahun 2025 atau di bulan Januari 2025.
PENJABARAN dan penjelasan mengenai penanganan terkait kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan oleh satuan tugas diperlukan segera.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved