Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
]BIDANG VI & XII BPP HIPMI periode 2022-2025, bekerja sama dengan BPD HIPMI Jaya, BPC HIPMI Jakarta Barat dan M&P Asia, sukses menyelenggarakan forum ekonomi, bisnis dan investasi, "Guide to Doing M&A with Japanese & Chinese Investors" di Jakarta.
Forum tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh terkemuka dalam komunitas bisnis dengan tujuan menciptakan platform bagi perusahaan anggota aktif HIPMI untuk menjelajahi peluang pendanaan dari M&P Asia, sebuah firma bertaraf internasional yang memiliki klien tersebar di berbagai belahan dunia, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Tiongkok, dan lainnya.
M&P Asia secara eksklusif memberikan wawasan tentang strategi merger dan akuisisi (M&A) serta membuka kesempatan bagi perusahaan-perusahaan anggota HIPMI untuk mendapatkan investasi dari komunitas investor M&P Asia, terutama investor yang berasal dari Jepang dan Tiongkok.
Baca juga : Selain Tiongkok, Proyek Smelter Nikel RI Diguyur Bank Eropa
"Dengan diadakannya acara ini, kami berharap agar banyak perusahaan yang merupakan anggota aktif HIPMI bisa mendapatkan pendanaan dari investor Jepang dan China,” kata M Haris Analeg, Ketua Panitia acara tersebut
Senada dengan Haris, Ketua Umum BPC HIPMI Jakarta Barat Rika Amelia Rush juga berharap agar forum itu dapat merumuskan dan memberikan hasil yang positif dan baik kepada banyak pihak.
“Kami dari BPC HIPMI Jakbar tentunya akan terus mendukung Pemerintah Indonesia dalam upayanya untuk meningkatkan jumlah investor asing yang masuk ke Indonesia, salah satunya adalah melalui forum ini,” ujar Rika.
Baca juga : Waduh! 5,5 Ton Air Radioaktif Pembangkit Nuklir Fukushima Bocor
Adapun salah satu tantangan dari upaya menarik minat investor asing ke Indonesia adalah kemudahan dalam berinvestasi yang tentunya merupakan wewenang penuh dari Pemerintah.
“Indeks Ease of Doing Business (EoDB) adalah satu dari setidaknya 159 indikator kinerja global (Global Performance Indicator/GPI). Indeks ini digunakan dalam menilai bagaimana suatu negara memberikan kemudahan berusaha bagi seluruh pelaku usaha,” ujar Rezki Wirmandi, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang VI BPP HIPMI.
Menurut laporan Bank Dunia, berdasarkan kategori Ease of Doing Business (EoDB), Indonesia berada pada peringkat 72 dari 190 negara. Laporan World Investment Report 2018 menggambarkan investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) ke Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.
Baca juga : Antler Kucurkan Pendanaan US$5,1 Juta ke 37 Startup di Asia Tenggara
"Kami melihat potensi yang sangat besar di pasar Indonesia dan berharap dapat berkontribusi pada pertumbuhan bisnis lokal melalui investasi strategis dari klien kami yang tersebar di berbagai belahan dunia,” imbuh Ryoichi Inoue, CEO M@P Asia
Sekretaris Jenderal BPP HIPMI yang juga Tenaga Ahli Menteri Investai/BKPM, Anggawira menambahkan, pihaknya percaya kolaborasi dengan investor asing, terutama dari Jepang dan Tiongkok, dapat menjadi katalisator untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui perusahaan-perusahaan anggota HIPMI.
Dalam kesempatan yang sama, Fathul Nugroho, Ketua Bidang VI BPP HIPMI mengatakan, program seperti ini sangat dibutuhkan dan sangat relevan untuk memajukan industri dan membuka peluang baru bagi pengusaha muda di Indonesia.
Baca juga : Dekorasi Naga Sambut Tahun Baru Imlek di Malaysia
“Bidang VI dan Bidang XII BPP HIPMI akan terus menjalin kerjasama yang baik untuk merumuskan dan menjalankan program kerja yang nyata kepada banyak pihak, masyarakat luas, negara Indonesia dan terutama seluruh anggota HIPMI,” imbuh M Aaron Annar Sampetoding, Ketua Bidang XII BPP HIPMI.
Sebagai penutup acara, HIPMI bersama dengan mitra-mitra strategisnya menegaskan komitmen untuk terus mendukung dan memfasilitasi inisiatif-inisiatif serupa di masa mendatang dan percaya bahwa kerja sama antara pelaku bisnis, pemerintah dan investor adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan global, sehingga dapat membantu pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. (Z-5)
Baca juga : Tiongkok dan Thailand Sepakati Bebas Visa
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Realisasi investasi di DKI Jakarta menjadi yang tertinggi nomor dua di Indonesia setelah Jawa Barat, dengan nilai investasi hingga semester I 2024 mencapai Rp120 triliun.
INCREMENTAL Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia dinilai masih perlu diperbaiki guna mendorong investasi yang lebih efisien di Tanah Air.
Indonesia mempunyai hubungan sejarah yang panjang dengan negara-negara Teluk seperti Saudi Arabia, Ini Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Oman, dan Kuwait.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan penghargaan khusus dalam Best Insurance Awards 2024 yang diselenggarakan oleh Investortrust
IPO sendiri merupakan sebuah langkah penggalangan dana yang digunakan oleh perusahaan melalui pasar modal, di mana perusahaan menjual sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya.
KOLABORASI semua sektor, khususnya lembaga pendanaan maupun perbankan nasional, mampu mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat menambah besaran Penyertaan Modal Negara (PMN) pada sejumlah BUMN dan lembaga.
BADAN Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) meluncurkan dua skema pendanaan riset dan inovasi baru. Keduanya yaitu skema pusat kolaborasi riset BRIN dan joint call BRIN-Koneksi.
BANK Indonesia (BI) menetapkan kebijakan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) untuk memperkuat pengelolaan pendanaan luar negeri bank dalam mendukung kredit
Arahan terbaru pemerintah tentang iuran Tapera (tabungan perumahan rakyat) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2024 mengundang reaksi dari berbagai pemangku kepentingan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved