Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
RESILIENSI perekonomian Indonesia terlihat melalui pertumbuhan ekonomi pada Q3 tahun 2023 dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,94% (yoy) atau 5,05% (ctc).
Pertumbuhan tersebut dinilai cukup kuat, mengingat kondisi perekonomian global yang melambat serta adanya pengaruh perubahan iklim dan menurunnya harga komoditas ekspor unggulan.
Pemerintah tentunya terus berupaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada pada sasaran di tengah tingginya ketidakpastian global.
Baca juga: Pemerintah Apresiasi Pemda Berkinerja Baik dalam Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Paket kebijakan dikeluarkan pemerintah sebagai upaya menjaga pertumbuhan ekonomi dengan mendorong konsumsi dan pembentukan modal.
Paket kebijakan tersebut antara lain memperkuat pembiayaan UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan penyaluran insentif, mendorong permintaan domestik, serta mendorong penambahan bantuan sosial dan stimulus fiskal sektor perumahan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong investasi.
Dari sisi penguatan pembiayaan UMKM, Pemerintah memberikan program KUR sebagai solusi UMKM dalam mengakses pembiayaan dari Lembaga Keuangan formal.
Pada tahun 2023, Pemerintah terus melakukan optimalisasi program KUR agar dapat dilakukan secara berkualitas melalui penerbitan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
Baca juga: Menko Airlangga: Strategi Bisnis dan HAM Jadi Alat Efektif Iklim Bisnis dan Investasi
Fokus Pemerintah dalam peningkatan kualitas program KUR melalui peningkatan debitur baru dan debitur graduasi KUR tercermin dari pencapaian target–target tersebut.
Pada tahun 2023, 79% penerima KUR merupakan debitur yang baru pertama kali menerima KUR. Sedangkan debitur KUR yang bergraduasi/naik kelas mencapai 52% dari total debitur KUR.
Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak UMKM yang memanfaatkan KUR, serta telah terjadi peningkatan kapasitas usaha penerima KUR.
Sejalan dengan peningkatan kualitas KUR, Pemerintah juga terus mendorong upaya percepatan penyaluran KUR.
Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), realisasi penyaluran KUR tahun 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023 adalah sebesar Rp199,88 triliun atau sebesar 67,30% dari target Rp297 triliun dan telah diberikan kepada 3,61 juta debitur dengan tingkat non-performing loan (NPL) terjaga di angka 1,63%.
Adapun penyaluran KUR di sektor produksi telah mencapai 55,46% dari total penyaluran dengan porsi penyaluran di sektor pertanian sebesar 30,40%.
Baca juga: Menko Airlangga: Reforma Agraria Akselerasi Program Pemerataan Ekonomi
Sebagai salah satu katalisator pertumbuhan ekonomi, Pemerintah terus mendorong upaya percepatan penyaluran KUR melalui bauran strategi kebijakan.
Beberapa strategi kebijakan tersebut diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap penyalur KUR, membuka opsi sinergi penyaluran KUR dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait, optimalisasi proses pengunggahan data calon debitur KUR baru oleh pemda, relaksasi peraturan yang masih menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaan di lapangan, dan mendorong percepatan implementasi Kredit Usaha Alsintan.
Selain itu, pemerintah juga mendorong Penyalur KUR untuk melakukan upaya ekstra melalui pelaksanaan weekend banking dalam penyaluran KUR sesuai dengan kondisi dan kebijakan masing–masing Penyalur KUR.
Melalui berbagai strategi kebijakan tersebut, Pemerintah berharap agar penyaluran KUR dapat dilaksanakan secara berkualitas dan dapat dioptimalkan sesuai target Rp297 triliun pada tahun 2023 sehingga penyaluran KUR dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. (RO/S-4)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan perekonomian digital Indonesia terus berkembang dan akan berkontribusi besar bagi perekonomian dalam negeri.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut program makan siang bergizi gratis di pemerintahan Prabowo-Gibran belum tentu memakai susu.
Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggelar rapat terbatas (ratas) bersama menteri-menteri kabinet Indonesia Maju, pada Selasa (30/7).
PEMERINTAH berupaya untuk menarik investasi masuk ke sektor padat karya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025 masih bergantung pada situasi dan kondisi ekonomi dalam negeri.
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) merilis data terbaru Indeks Bisnis UMKM untuk Triwulan II 2024 pada Kamis (1/8).
Tingginya minat pelaku usaha terhadap properti komersial atau ruko di wilayah strategis menjadi daya tarik utama
PRESIDEN Joko Widodo mengumpulkan para menteri untuk membahas satgas sawit terkait dengan kebun sawit ilegal. Presiden memberi waktu satu bulan agar masalah ini tuntas.
UMKM sangat memiliki peran penting dalam perekonomian negara Indonesia.
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) tingkatkan kapastias usaha pelaku usaha mikro melalui program pengembangan kapasitas e-Learning yang menjadi bagian dari Program Mikro Mandiri.
MIND ID menegaskan komitmennya untuk memperkuat dampak ekonomi positif dengan melibatkan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved