Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Oktober 2023 mencatatkan defisit sebesar Rp700 miliar, setara 0,003% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Itu sekaligus mengakhiri tren surplus anggaran pada 2023.
"Postur APBN sudah mulai defisit sebesar Rp700 miliar atau 0,003% dari PDB. Namun dari sisi keseimbangan primer surplus Rp365,4 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Jumat (24/11).
Baca juga: Pengamat: Ruang BI Menaikkan Suku Bunga Acuan semakin Sempit
Defisit terjadi lantaran kinerja pendapatan negara lebih rendah dari realisasi belanja. Hingga Oktober 2023, pendapatan negara tercatat Rp2.240,1 triliun. Itu setara 90,9% dari target pendapatan yang dipatok APBN tahun ini.
Kinerja pendapatan itu, kata Sri Mulyani, lebih tinggi 2,8% dari realisasi pendapatan di Oktober 2022. Sementara realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp2.240,8 triliun. Dana belanja itu setara 73,2% dari alokasi pagu anggaran belanja.
Baca juga: Penarikan Cukai Plastik Dinilai Bisa Hambat Pertumbuhan Ekonomi
"Ini artinya belanja negara dari tahun lalu turun 4,7%. Oleh karena itu kita akan menjaga pelaksanaan APBN, terutama menjelang akhir dari tahun anggaran 2023," pungkas Sri Mulyani.
(Z-9)
INCREMENTAL Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia dinilai masih perlu diperbaiki guna mendorong investasi yang lebih efisien di Tanah Air.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025 masih bergantung pada situasi dan kondisi ekonomi dalam negeri.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak ingin dan tidak akan menaikkan utang negara tanpa menaikkan pendapatan.
PEMEGANG kekuasaan harus hati-hati mengelola keuangan dan utang negara. Pasalnya keputusan dan kebijakan yang serampangan dapat berdampak buruk bagi perekonomian.
Meskipun pemerintah masih memberlakukan kebijakan AA, ada data yang menunjukkan pertumbuhan belanja pemerintah masih cukup tinggi bahkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan 2023.
PENGAMAT ekonomi Yanuar Rizky meragukan keakuratan data pemerintah terkait rencana pembangunan BBM bersubsidi. Sebab, dengan bobolnya Pusat Data Nasional (PDN) sementara baru-baru ini
Adanya batasan untuk mencegah pemerintah melakukan belanja secara ugal-ugalan.
Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa pemerintahan baru yakni Prabowo-Gibran masih komit untuk menjaga defisit keuangan tidak lebih dari 3%
BADAN Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengingatkan pemerintah untuk cermat menetapkan dan memanfaatkan defisit anggaran
PEMERINTAH memastikan pelebaran defisit yang diperkirakan 2,70% dari PDB di tahun ini tak turut memperlebar rentang defisit tahun depan yang telah ditargetkan 2,29% - 2,82% terhadap PDB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved