Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DALAM upaya peningkatan variasi produk instrumen pasar modal berbasis berkelanjutan di sisi pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.
"Regulasi ini disusun dalam rangka menjawab tantangan akan kebutuhan didalam pasar keuangan khususnya dalam pasar modal berbasis Environmental, Social and Governance (ESG) yang juga ditunggu-tunggu oleh pelaku pasar," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi di Balikpapan pada Jumat (17/11).
Dalam POJK tersebut diatur pelaksanaan penawaran pelaksanaan umum efek bersifat utang dan sukuk berwawasan lingkungan (green bond), social bond, sustainability bond, dan terkait keberlanjutan atau sustanability link bond.
Baca juga: OJK Giatkan Literasi Keuangan Cegah Mahasiswa Akses Pinjol
"Melalui berbagai kebijakan tersebut diharapkan kedepan sektor jasa keuangan dapat mendorong pembangunan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi dengan mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, lingkungan dan juga sosial yang berkelanjutan," tegasnya.
Selain itu, saat ini OJK juga tengah menyusun dan mengembangkan taksonomi berkelanjutan Indonesia sebagai taksonomi hijau yang telah diterbitkan di awal 2022.
Baca juga: Pinjol Hanya Boleh 50% dari Gaji, OJK Cegah Perilaku Gali Lubang Tutup Lubang
Taksonomi berkelanjutan Indonesia disusun dengan mengadaptasi dari beberapa komitmen gagasan dan inisiatif yang telah dibahas dalam KTT ke-43 ASEAN dan juga G20 tahun lalu.
"Dalam proses taksonomi hijau menjadi taksonomi berkelanjutan Indonesia OJK menyeimbangkan 3 aspek yaitu lingkungan, sosial ekonomi, dan transisi energi dengan memperhatikan kesiapan dari para pelaku industri," terang dia.
Kebijaksanaan ini diharapkan dapat sejalan dengan arah kebijakan industri keuangan global yang mendorong kontribusi para pelaku industri sektor jasa keuangan dalam upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan. (Z-10)
BURSA Efek Indonesia (BEI) tengah menggodok aturan bursa untuk mengakomodir aturan delisting perusahaan sesuai PJOK Nomor 3 Tahun 2021.
Bursa karbon akan meluncur pada 26 September 2023 dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai penyelenggaranya.
DIREKTUR Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menjelaskan empat skema mekanisme perdagangan bursa karbon yang akan dilakukan BEI.
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi telah menyampaikan permohonan sebagai penyelenggara bursa karbon kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
POJK ini diharapkan menangkal aktivitas pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.
IPO sendiri merupakan sebuah langkah penggalangan dana yang digunakan oleh perusahaan melalui pasar modal, di mana perusahaan menjual sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya.
PASAR modal Indonesia sejak 2019 mencatatkan akumulasi penghimpunan dana senilai Rp479,42 triliun. Total nilai pajak yang dibayarkan perusahaan tercatat yaitu senilai Rp185,17 triliun.
KEPALA Eksekutif PMDK OJK Inarno Djajadi menyampaikan bahwa hadirnya Papan Pemantauan Khusus (PPK) ditujukan untuk menciptakan pasar modal yang semakin teratur, wajar, dan efisien
SEKRETARIS Perusahaan PT Bank Syariah Indonesia Wisnu Sunandar mengungkapkan, perusahaan saat ini dalam kondisi cukup baik meski PP Muhammadiyah baru saja menarik dana dalam jumlah besar.
Nilai pasar Nvidia telah melebihi US$3 triliun, mengungguli Apple untuk menjadi perusahaan terdaftar publik kedua dengan nilai tertinggi di dunia.
Badan Pengawas Keuangan (BPK) menyoroti dana sebesar Rp567 miliar yang belum dikembalikan oleh Pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved