Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PADA penyelenggaraan Indo-Pacific Economic Framework Ministerial Meeting (IPEF-MM) di San Francisco AS, Selasa (14/11), seluruh negara-negara anggota IPEF sepakat untuk mengumumkan penyelesaian secara substansi Pilar III (Ekonomi Bersih) dan Pilar IV (Ekonomi Adil), dimana untuk Pilar II (Rantai Pasok) telah selesai pada Pertemuan Tingkat Menteri Kedua di Detroit, Amerika Serikat, pada 26-27 Mei 2023 lalu.
Dengan terselesaikannya perjanjian Pilar II, Pilar III, dan Pilar IV, negara-negara mitra IPEF berkomitmen untuk mendiversifikasi investasi, memperkuat rantai pasok, mengembangkan pasar, serta memastikan ekonomi terdistribusi secara luas di kawasan Indo-Pasifik. Negara-negara mitra IPEF juga bertekad untuk meningkatkan kerja sama menuju kawasan Indo-Pasifik yang lebih terhubung dan terintegrasi, sehingga memberikan manfaat bagi dunia usaha, konsumen, investor, UMKM, dan pekerja.
"Bersama-sama, kita mencapai kemajuan pesat dalam menemukan konsensus mengenai tindakan berani menuju perekonomian yang bersih dan adil, seperti pengembangan koridor ekonomi, meningkatkan investasi berkelanjutan dalam teknologi energi dan pertanian ramah lingkungan, serta memperkuat transparansi perpajakan dan upaya anti-korupsi. Kita perlu menerapkan pendekatan yang komprehensif; menggabungkan energi, pertanian, kehutanan, transportasi, dan lingkungan, untuk memperkuat dan mencapai tujuan bersama, dan memastikan tidak ada satu pun yang tertinggal," tegas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Baca juga; Airlangga Dorong Kerja Sama Ekonomi dan Percepatan Transisi Energi Indonesia-Jepang
Ke-14 negara mitra IPEF akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk konsultasi domestik lebih lanjut dan tinjauan hukum, untuk menyiapkan naskah akhir dari perjanjian Pilar II, Pilar III, dan Pilar IV. Setelah itu, proses berlanjut dengan penandatanganan di dalam negara mitra IPEF yang diikuti dengan ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan.
"Kami menyambut baik kolaborasi yang kuat untuk memfasilitasi implementasi komitmen yang disepakati berdasarkan IPEF. Kami berharap dapat memperdalam kerja sama di antara mitra IPEF dan mencapai perekonomian yang lebih bersih dan adil di Indonesia, kawasan ini, dan sekitarnya," pungkas Menko Airlangga. (RO/S-3)
Dengan eksistensi yang semakin disegani, Indonesia telah menjelma menjadi kekuatan yang tidak bnisa diabaikan untuk turut menavigasi perekonomian dunia.
Airlangga juga mengatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama melalui digitalisasi juga menjadi penting sebagai salah satu pengungkit utama dalam menuju Indonesia Maju.
Menko Airlangga menjelaskan bahwa supply chain Indonesia akan menjadi bagian yang dianggap reliable, aman, standarnya sama, dan bisa masuk dalam supply chain global.
Menko Airlangga berpendapat bahwa para pebisnis yang terlibat dalam APEC perlu mengupayakan terwujudnya Net Zero Emission (NZE) 2060 melalui percepatan transisi energi
Kesuksesan IPEF ini akan tergantung pada manfaat yang saling menguntungkan yang dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh Negara Mitra IPEF
Menko Airlangga bersama menteri ekonomi dari 13 negara mitra IPEF menandatangani Perjanjian Rantai Pasok pada Indo-Pacific Economic Framework Ministerial Meeting (IPEF-MM).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan perekonomian digital Indonesia terus berkembang dan akan berkontribusi besar bagi perekonomian dalam negeri.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut program makan siang bergizi gratis di pemerintahan Prabowo-Gibran belum tentu memakai susu.
Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggelar rapat terbatas (ratas) bersama menteri-menteri kabinet Indonesia Maju, pada Selasa (30/7).
PEMERINTAH berupaya untuk menarik investasi masuk ke sektor padat karya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025 masih bergantung pada situasi dan kondisi ekonomi dalam negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved