Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTISIPASI aktif Indonesia dalam berbagai forum internasional terus dilakukan guna memperkuat posisi dalam perekonomian global serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Keikutsertaan Indonesia pada forum Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah.
Forum IPEF sendiri memfokuskan pembahasan pada empat hal yang menjadi tantangan ekonomi bagi hampir semua negara di wilayah Indo-Pasifik. Empat pilar yang menjadi pembahasan dalam IPEF yakni Trade Facilitation (Perdagangan), Supply Chain (Rantai Pasok), Green Economy (Ekonomi Bersih), dan Fair Economy (Ekonomi Adil).
“Yang sudah diselesaikan adalah Pilar II, legal scribing-nya sudah selesai dan sudah ditandatangani yaitu mengenai supply chain, dan kemarin, seluruh pemimpin, Presiden, Perdana Menteri dari empat belas negara bersama-sama meluncurkan hasil daripada penandatanganan IPEF Pilar II,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada awak media di San Francisco, Jumat (17/11).
Baca juga: Menko Airlangga Hadiri APEC Business Advisory Council
Pada penyelenggaraan Indo-Pacific Economic Framework Ministerial Meeting (IPEF-MM), Selasa (14/11) lalu, seluruh negara anggota IPEF sepakat untuk mengumumkan penyelesaian secara substansi Pilar III (Ekonomi Bersih) dan Pilar IV (Ekonomi Adil).
“Pilar III terkait dengan green economy dan Pilar IV mengenai fair economy dimana fair economy termasuk mengenai corruption, kemudian juga terkait dengan FATF (Financial Action Task Force), itu seluruhnya juga sudah selesai teknisnya,” ujar Menko Airlangga.
Menko juga menyampaikan bahwa terkait dengan Pilar I (Perdagangan) masih terdapat tiga issue cluster yang belum selesai, terkait dengan klaster pertanian, lingkungan, dan ketenagakerjaan. Lebih lanjut, dia menyampaikan ketiga klaster tersebut diharapkan dapat dibahas kembali di kuartal pertama tahun depan.
“Sehingga sebetulnya turunan dari IPEF itu ada empat perjanjian. Dengan demikian, sebetulnya ini menjadi salah satu standar daripada perdagangan, investasi, dan ekonomi yang lebih tinggi, lebih berkeadilan, anti korupsi, transparan, dan juga ada good regulatory practice,” tuturnya.
Lebih lanjut Menko Airlangga menyampaikan terdapat fasilitasi pembiayaan yang disiapkan melalui IPEF, termasuk melanjutkan komitmen Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGGII), di mana Indonesia sudah diberikan prioritas dari tujuh negara yang akan memperoleh fasilitasi mengenai semikonduktor.
Terkait dengan critical minerals, Menko Airlangga mengatakan bahwa hal tersebut akan dilakukan pembahasan lebih lanjut. Seluruh negara mitra IPEF telah sepakat meluncurkan critical minerals dialogue untuk penguatan rantai pasok kedepannya dan membuat lapangan pekerjaan di sektor energi bersih. Hal tersebut diharapkan akan memberikan keuntungan bagi produksi Electric Vehicle (EV) dan turunannya di Indonesia.
Baca juga: Menko Airlangga Ungkap Peran Krusial SNI dalam Dorong Produk yang Miliki Daya Saing
Mengungkap sejumlah manfaat keikutsertaan Indonesia dalam forum IPEF, Menko Airlangga menjelaskan bahwa supply chain Indonesia akan menjadi bagian yang dianggap reliable, aman, standarnya sama, dan bisa masuk dalam supply chain global. “Kemudian yang kedua, critical minerals ini yang sedang juga akan dibahas di kuartal pertama tahun depan,” ujar Menko Airlangga.
Diakhir sesi wawancara, Menko Airlangga juga menyinggung mengenai keikutsertaan Indonesia di dalam forum APEC terkait dengan transisi energy, sustainability, dan target Paris Agreement. (RO/S-3)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan perekonomian digital Indonesia terus berkembang dan akan berkontribusi besar bagi perekonomian dalam negeri.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut program makan siang bergizi gratis di pemerintahan Prabowo-Gibran belum tentu memakai susu.
Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggelar rapat terbatas (ratas) bersama menteri-menteri kabinet Indonesia Maju, pada Selasa (30/7).
PEMERINTAH berupaya untuk menarik investasi masuk ke sektor padat karya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025 masih bergantung pada situasi dan kondisi ekonomi dalam negeri.
Dengan eksistensi yang semakin disegani, Indonesia telah menjelma menjadi kekuatan yang tidak bnisa diabaikan untuk turut menavigasi perekonomian dunia.
Airlangga juga mengatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama melalui digitalisasi juga menjadi penting sebagai salah satu pengungkit utama dalam menuju Indonesia Maju.
Menko Airlangga berpendapat bahwa para pebisnis yang terlibat dalam APEC perlu mengupayakan terwujudnya Net Zero Emission (NZE) 2060 melalui percepatan transisi energi
Kesuksesan IPEF ini akan tergantung pada manfaat yang saling menguntungkan yang dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh Negara Mitra IPEF
Menko Airlangga bersama menteri ekonomi dari 13 negara mitra IPEF menandatangani Perjanjian Rantai Pasok pada Indo-Pacific Economic Framework Ministerial Meeting (IPEF-MM).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved