Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PT PLN (Persero) mengajak kolaborasi perusahaan di Indonesia untuk membangun bisnis berkelanjutan dalam rangka mendukung transisi energi sekaligus menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
Langkah ini diperlukan untuk mewujudkan ekosistem ekonomi yang kondusif tetapi tetap berwawasan lingkungan sesuai program transisi energi pemerintah menuju Net Zero Emissions 2060
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, langkah transisi energi membutuhkan dukungan dari segala pihak, termasuk dunia usaha. Ini karena transisi energi dari sumber daya berbasis fosil menuju energi baru terbarukan (EBT) memiliki konsekuensi terhadap kebutuhan ruang fiskal dan investasi yang besar. Kebutuhan investasi antara lain untuk pembangunan pembangkit, transmisi, hingga jalur distribusi menuju pusat permintaan.
Baca juga: PLN: Kebutuhan Investasi Hijau hingga 2040 Capai Rp2.487 T
”PLN tidak mungkin melakukan itu sendiri, pasti akan banyak konsekuensi dari sisi Capexnya (Capital Expenditure). Contohnya jika ada aset yang kemudian harus dipensiunkan. Juga untuk investasi untuk smart grid maupun jaringan distribusinya,” kata Sri Mulyani dalam acara CEO Forum Powered by PLN di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).
Selain Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, turut hadir dalam diskusi panel Kompas100 CEO Forum ke-14 yaitu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Komisaris Utama PLN Agus D. Martowardojo, serta 100 CEO dari berbagai sektor bisnis di Indonesia.
Perlu Strategi Fiskal untuk Cukupi Kebutuhan Transisi Energi
Guna mencukupi kebutuhan transisi energi di Indonesia, Sri Mulyani menyebut, perlunya strategi fiskal jangka panjang dan luar biasa. Untuk itu, ia mengatakan keberadaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ditambah kolaborasi dunia usaha dapat membantu berbagai upaya transisi energi di Indonesia.
Baca juga: Rayakan Hari Listrik, Donasi Pegawai PLN Jawa Barat Sambungkan Listrik ke 147 Warga
"Tidak mungkin ngomongin industri hijau kalau industrinya kotor. Jadi semuanya mengatakan sekarang kalau kita bicara tentang green memang energinya harus dihijaukan, makanya di Amerika menggunakan inflation reduction act, dia ingin menghijaukan dari sisi energi, dan itu membutuhkan investasi yang sangat besar,” kata Sri Mulyani.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, sektor perekonomian di Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan bumi yang makin memanas dampak dari efek Gas Rumah Kaca (GRK). Kondisi ini tak lepas dari kegiatan operasional perusahaan-perusahaan di Indonesia.
"Satu liter bensin ada emisi GRK, begitu juga satu kWh listrik. Padahal semua ini adalah kegiatan ekonomi. Kalau kita ingin menurunkan itu barangkali ekonomi akan slowing down. Sehingga kita perlu mengubah cara pandang kita yang tadinya backward looking menjadi forward looking,” ujar Darmawan.
Cara pandang forward looking di sini kata Darmawan, adalah bagaimana mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan di saat bersamaan tetap menjaga lingkungan demi keberlanjutan kehidupan generasi bangsa di masa depan.
Baca juga: PLN Lakukan Kerjasama Energi Baru Terbarukan dengan Tiongkok
"Bagaimana bisa menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dengan enviromental sustainability. Para CEO yang berhasil melakukan alignment itu akan mampu mengubah perusahaan yang tadinya backward looking menjadi forward looking," ujarnya.
Darmawan juga menegaskan komitmen PLN untuk mendorong ekosistem yang kondusif, agar produktivitas para pelaku usaha di Indonesia makin meningkat dalam menuju visi Indonesia emas 2045. Sehingga Akselerasi pertumbuhan ekonomi dalam visi Indonesia Emas 2045 ini dapat ditempuh bersamaan.
"Agar ekonomi tumbuh, produk dan services ini juga tentu harus bertambah. Maka Bapak Ibu semuanya harus berkembang. Untuk itu dalam mencapai Indonesia Emas tentu saja setiap CEO yang hadir di sini harus mampu meningkatkan produktivitasnya, dalam proses itu juga membuat perusahaan semakin sehat,” pungkas Darmawan. (RO/S-4)
Hingga Juni 2024, infrastruktur penukaran baterai atau SPBKLU sebanyak 2.200 unit sudah disiapkan PLN dan mitra
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) meraih penghargaan Anugerah Ekonomi Hijau untuk Infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) Ramah Lingkungan pada Selasa (30/7).
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyetor dividen sebesar Rp3,09 triliun kepada negara. PLN mencatat angka setoran terbaru itu lebih tinggi dibandingkan 2022 yang hanya Rp2,19 triliun.
PLN EPI tengah mengimplementasikan program co-firing, yaitu substitusi batu bara dengan biomassa pada rasio tertentu
DPP Partai Demokrat memastikan Andi Arief tidak lagi menduduki jabatan strategis di partai. Hal ini menyusul penunjukkan Andi Arief sebagai Komisaris PLN
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terus meningkatkan fitur dan layanan di aplikasi PLN Mobile demi mengakomodir kebutuhan masyarakat.
Profesionalisme adalah kunci utama dalam mengembangkan BUMN agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat
97 perusahaan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN turut mengambil bagian sebagai peserta dalam ajang TJSL&CSR Award 2024
Pembentukan BUMN Klaster Logistik adalah langkah strategis untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat antar BUMN dalam menyediakan layanan logistik end-to-end.
KETUA DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad enggan jika jabatan komisaris BUMN yang diisi anggota partai politik hanya ditujukan pada partainya. Banyak anggota partai lain di BUMN.
KURSI komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tampak menjadi sarana untuk balas budi dari kepentingan politik pemegang kekuasaan.
SEJUMLAH pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto dan orang-orang dekat Presiden Joko Widodo ditempatkan di jajaran komisaris BUMN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved