Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH memberikan sinyal bakal menyubsidi harga beras. Itu diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat dan meredam kenaikan harga beras di tingkat konsumen. Upaya tersebut juga disebut menjadi salah satu program dari paket kebijakan yang bakal dirilis dalam waktu dekat.
"Bisa (subsidi), dalam bentuk menjaga daya beli masyarakat. Nanti kita tunggu saja. Ini sedang kita siapkan. Tinggal tunggu saja pengumumannya," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu kepada awak media di Jakarta, Selasa (24/10).
Intervensi pemerintah terhadap harga beras dilakukan berdasarkan risiko yang berpotensi menggerus daya beli masyarakat. Itu terjadi meski pengambil kebijakan telah melakukan impor. "Kita sudah melakukan impor beras memastikan suplainya ada, akan tetapi kita ingin lebih bold. Nanti kita tunggu saja kebijakan lebih spesifiknya. Ini mungkin tidak lama lagi," kata Febrio.
Baca juga: Cerita Jokowi Tutupi Kerugian Pembangunan MRT dengan ERP
Sebelumnya, diketahui, Presiden Joko Widodo berencana memberikan insentif untuk sektor properti nasional. Itu dilakukan dalam rangka memperkuat perekonomian di tengah ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi mengganggu pertumbuhan dalam negeri. "Hari ini kita juga akan rapat bagaimana untuk men-trigger ekonomi. Kita akan memberikan insentif, tetapi belum kita putuskan, masih rapat pada sore hari ini memberikan insentif kepada dunia properti, dunia perumahan," ujarnya saat membuka BNI Investor Daily Summit 2023 bertema Sustainable Growth, Global Challenges di Jakarta, Selasa (24/10).
Febrio mengatakan, kebijakan intervensi pada harga beras akan menjadi satu paket dengan kebijakan insentif properti yang dilontarkan presiden. Itu ditujukan agar Indonesia mampu kembali mencatatkan angka pertumbuhan di atas 5% di dua triwulan terakhir tahun ini.
Baca juga: Defisit Anggaran 2023 Diperkirakan di Bawah 2,3%
Dia turut memastikan APBN masih sanggup untuk menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut. Bahkan, defisit anggaran tahun ini justru diperkirakan lebih rendah dari asumsi awal dan proyeksi tengah tahun yang dikeluarkan pemerintah. "Kita siapkan APBN-nya itu fleksibel, sehingga ini saat-saat fleksibilitas dari APBN itu bisa kita gunakan dengan maksimum," pungkas Febrio. (Z-2)
Jika subsidi BPJS Kesehatan dipangkas demi Makan Bergizi Gratis, perbaikan kinerja keuangan yang sedang dilakukan BPJS Kesehatan juga berpotensi terganggu.
Disperindag Jabar masih menunggu salinan aturan terkait kenaikan HET MinyaKita.
PT Pertamina melalui anak usahanya Pertamina Patra Niaga akan mengikuti arahan pemerintah terkait pembatasan BBM bersubsidi.
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
RENCANA pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus mendatang akan menambah beban masyarakat kelas menengah.
IAW berharap dalam rotasi di tubuh Polri saat ini mampu menciptakan citra polisi yang lebih baik lagi.
DATA terbaru dari Kementerian Keuangan mencatat realisasi pungutan pajak dari kegiatan usaha ekonomi digital hingga Juni 2024 mencapai Rp25,88 triliun.
LOCAL Conference of Youth Indonesia 2024 mengadakan pre-event dengan tema Youth Synergy in Local Conference of Youth Indonesia di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kementerian Keuangan.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa Thomas Djiwandono bakal dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) pada Kamis (18/7) sore ini.
Ketimbang repot membentuk bernama Badan Penerimaan Negara yang memakan waktu dan urusan administrasi, pemerintahan didorong mengoptimalisasi pemanfaatan Single Identity Number (SIN).
PEMISAHAN Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan sehingga menjadi satu instansi tersendiri dinilai perlu untuk dilakukan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved