Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto menjelaskan pemerintah membutuhkan Rp50 triliun untuk penyiapan cadangan penyangga energi (CPE) hingga 2030.
CPE merupakan ketersediaan sumber energi yang disimpan secara nasional dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam mengatasi kondisi krisis dan darurat energi.
Dilansir laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), jenis sumber energi yang termasuk dalam CPE adalah minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) dengan penyimpanan selama 30 hari.
Baca juga : PHE Raih Penghargaan Taiwan Innotech Expo 2023
CPE itu diperlukan untuk kemandirian energi nasional untuk tidak bergantung pada impor ketika terjadi krisis global.
Djoko menyebut, konsumsi minyak dalam negeri mencapai 1,4 juta barrel per hari, namun Indonesia baru bisa memroduksi 600 ribu barel minyak per hari. Sisanya, berasal dari impor.
Baca juga : Mind Id Gelar Edukasi Pertambangan di Sarinah Thamrin
"Dalam CPE ada dana sekitar Rp50 triliun untuk komoditinya. Selama ini minyak mentah kita kan masih impor. Kita harus punya cadangan, kalau nanti perang, terus enggak ada, gimana. Kita perlu cadangan energi sekitar 30 hari," jelas Djoko dalam konferensi pers acara Energy Transitions Conference & Exhibition, Jakarta, Rabu (18/10).
Selain minyak mentah dan BBM, cadangan energi lain yang harus disediakan pemerintah ialah mengamankan pasokan elpiji. Saat ini, hampir 80% gas elpiji masih diimpor dari negara lain.
"Kalau nanti negara-negara enggak mau ekspor elpiji ke kita, kan kita akan kekurangan elpiji. Makanya, harus ada cadangan elpiji juga," tambah Djoko.
Ia menerangkan pemerintah akan menyewa depot dan tangki milik badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta, atau membangun sendiri kilang minyak dan elpiji untuk penyediaan CPE. Opsi lokasi penyimpanan cadangan energi ialah titik yang tidak rawan banjir dan gempa.
"Lokasinya juga bisa di titik impor supaya pengangkutan tidak terlalu jauh atau kedua di lokasi misalnya di Indonesia timur. Secara teknis lokasinya itu tidak sering terjadi banjir, pasang surut, atau rawan gempa," jelas Sekjen DEN.
DEN tengah menunggu penyelesaian rancangan peraturan presiden (perpres) soal cadangan penyangga energi. Jika perpres tersebut disetujui pada tahun ini, tahun depan CPE akan mulai dipersiapkan pemerintah.
"Problemnya saat ini perpres belum selesai. Yang lain sudah paraf, tinggal menteri keuangan. Nanti ketika selesai, maka bisa diajukan untuk penganggarannya di tahun depan," pungkas Djoko. (Z-5)
Prabowo resmi mulai hilirisasi Rp116 triliun dengan 13 proyek strategis. Targetnya jelas, hentikan ekspor mentah dan dorong ekonomi mandiri Indonesia.
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Di Mentawai, Sumatera Barat, keberhasilan transisi energi justru ditentukan oleh perlindungan hak atas tanah masyarakat serta keterlibatan aktif warga lokal dalam pengelolaan energi.
Ketua Umum PLN Watch KRT Tohom Purba menilai proyek PLTS 100 GWp sebagai langkah strategis Indonesia hadapi krisis energi global dan konflik geopolitik.
Di salah satu stasiun pengumpul migas, Nadia Silvia menjalankan tugasnya sebagai operator di Stasiun Pengumpul Bambu Besar Pertamina EP Field Subang.
Upaya memperkuat budaya keberlanjutan terus digencarkan sektor energi melalui keterlibatan langsung sumber daya manusia sebagai agen perubahan.
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
Pertamina Tambah Pasokan LPG di Wiradesa Pekalongan, Pastikan Distribusi Normal
Pertamina Patra Niaga terus memperkuat distribusi LPG nasional dengan mengoptimalkan armada logistik laut yang dioperasikan secara terintegrasi.
Bareskrim Polri mengungkap skandal penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi periode 2025-2026 dengan total kerugian negara mencapai Rp1,26 triliun.
Chef Gun menilai pola memasak masyarakat Indonesia masih cenderung tidak efisien, terutama kebiasaan menyalakan kompor sebelum semua bahan siap.
DIREKTUR Eksekutif Koordinator Daulat Energi, Ridwan Hanafi, mendorong pemerintah untuk kembali mengintensifkan program kompor listrik bersubsidi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved