Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan pengendalian inflasi perlu dilakukan secara serius oleh jajaran kepala daerah, baik yang berasal dari hasil Pilkada maupun penugasan atau Penjabat (Pj). Pengendalian ini dinilai penting lantaran berdampak kangsung kepada masyarakat.
Tito mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar ikut menjaga stok ketersediaan komoditas beras di daerah masing-masing. Pasalnya, harga beras saat ini tengah mengalami kenaikan akibat berkurangnya produksi karena fenomena El Nino yang melanda banyak daerah. Mendagri meyakini, naiknya harga komoditas disebabkan oleh berkurangnya suplai barang tersebut. Sementara kurangnya barang itu dipicu oleh pasokan yang menipis dan distribusi yang macet.
“Sehingga itu yang saya minta kepada rekan-rekan kepala daerah, berbagai upaya dari pemerintah pusat dilakukan untuk menjaga stok misalnya beras, baik melalui pendataan dalam negeri, meningkatkan produksi dalam negeri, menyerap dari dalam negeri dari petani, dan kemudian kalau cukup alhamdulillah swasembada,” ujar Tito dalam keterangannya, Selasa (17/10).
Baca juga: Inflasi Beras di Tingkat Konsumen Capai 18,44%
Menjaga ketersediaan stok beras perlu dioptimalkan. Apalagi berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika (BMKG), puncak denomena El Nino diprediksi berlangsung pada Oktober 2023. Mendagri menilai, perlu kerja keras bersama dalam meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Dalam konteks itu, dirinya mengapresiasi sejumlah langkah yang dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertanian (Mentan) Arief Prasetyo Adi dalam mengoptimalkan produksi pangan dalam negeri.
Langkah tersebut misalnya dengan menyalurkan bantuan pangan gratis kepada 21,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Berikutnya dengan membantu distribusi komoditas beras ke daerah yang defisit dari daerah yang mengalami surplus. Kemudian berkoordinasi dengan Perum Bulog guna mengecek langsung stok beras dan menyerap langsung beras hasil produksi para petani.
Baca juga: Operasi Pasar Beras di Purwakarta Berakhir dengan Kekecewaan Warga
“Banyak sekali jurus dilakukan pemerintah pusat, salah satunya adalah melakukan gerakan pangan murah. Kalau gerakan pangan murah artinya murah. Kata kuncinya adalah murah, artinya tetap dijual tapi harganya harga subsidi dari pemerintah,” tambahnya.
Dirinya berharap, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah pusat dapat diikuti Pemda. Upaya ini diharapkan dapat menekan laju kenaikan harga sejumlah komoditas, dan mampu menjaga inflasi tetap terkendali. (Z-6)
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Pemerintah daerah didorong untuk menekan tingkat kemiskinan di masing-masing wilayahnya. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan hingga memajukan UMKM
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Pemda setempat juga menyediakan masjid, toilet, parkir gratis, serta wahana bermain anak di lahan seluas 576 meter persegi itu.
Salah satu hambatan dalam penerapan digitalisasi pembayaran di daerah dan penerapan KKPD, yakni permasalahan infrastruktur telekomunikasi.
DANA sekitar Rp44,6 triliun milik pemerintah daerah tersimpan di perbankan dalam bentuk deposito. Itu setara 23,18% dari total dana pemda di perbankan mencapai Rp192,6 triliun hingga Mei 2024.
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Baru 144 Pemda yang telah mengeluarkan Instruksi Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio serta Surat Keputusan (SK) untuk Tim/Satgas/Pokja PIN Polio.
Masalah pangan terutama beras adalah masalah yang sangat vital karena berkaitan erat dengan stabilitas politik dan keamanan. Karena itu, mau tidak mau peningkatan produksi harus dilakukan
Untuk yang dari ASN, TNI, Polri sebelum tanggal 22 September penetapan mereka sudah harus mengundurkan diri, atau berhenti dari jabatannya.
Waktu pelantikan tak perlu terus diundur, sementara kepala daerah terpilih sudah siap untuk dikukuhkan.
Tito minta daerah segera menandatangani atau menyalurkan NPHD untuk kebutuhan pilkada.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved