Alibaba Berencana Daftarkan Usaha Logistiknya dalam IPO Hong Kong

RAKSASA e-commerce Tiongkok, Alibaba, mengatakan pada Selasa (26/9/2023) bahwa pihaknya bermaksud memisahkan usaha logistiknya, Cainiao, melalui penawaran umum perdana di Hong Kong. Perusahaan tersebut menjalani restrukturisasi besar-besaran.

Setelah bertahun-tahun mengalami gejolak di sektor teknologi Tiongkok, Alibaba mengumumkan pada Maret bahwa pihaknya membagi dirinya menjadi enam entitas. Ini untuk mendaftarkan mereka secara terpisah bersamaan dengan penggantian CEO Daniel Zhang.

Zhang, yang awalnya seharusnya mengambil alih cabang komputasi awan baru perusahaan tersebut pada September, mengundurkan diri. Ia mengundurkan diri tepat pada saat ia seharusnya menduduki jabatan barunya itu.

Baca juga: Bank Sentral Jepang Tetap pada Kebijakan Moneter sangat Longgar

Alibaba mengatakan pihaknya bermaksud memisahkan Cainiao, "Melalui pencatatan terpisah atas saham Cainiao," menurut pengajuannya ke Bursa Efek Hong Kong. Namun mereka tidak memberikan jadwal untuk langkah tersebut atau besaran dana yang diharapkan dapat dikumpulkan.

Menurut harian Hong Kong The South China Morning Post, yang dimiliki oleh Alibaba, Cainiao bertujuan mengumpulkan setidaknya US$1 miliar di pasar saham. Ini akan menjadikannya IPO terbesar di dunia tahun ini.

Baca juga: Tarik Investasi, PM Thailand Temui Musk dan Perusahaan Teknologi

Selain e-commerce dan logistik, Alibaba yang berbasis di Hangzhou memiliki operasi bisnis yang mencakup komputasi awan, media dan hiburan, serta kecerdasan buatan. Perubahan ini terjadi setelah bertahun-tahun terjadi gejolak di perusahaan-perusahaan teknologi Tiongkok, ketika pihak berwenang berusaha mengendalikan sektor yang kuat itu tetapi tidak diatur dengan baik.

Alibaba ialah perusahaan pertama yang tidak lolos dalam pengawasan resmi pada 2020, ketika Beijing membatalkan rencana IPO yang dilakukan oleh afiliasinya, Ant Group, pada menit-menit terakhir. IPO tersebut seharusnya menjadi salah satu pencatatan saham terbesar dalam sejarah senilai US$34 miliar.

Raksasa teknologi itu kemudian dikenakan denda sebesar US$2,75 miliar karena dugaan praktik bisnis tidak adil. Langkah-langkah tersebut menandai mulainya pengetatan regulasi di sektor teknologi yang berdampak buruk terhadap profitabilitas perusahaan-perusahaan raksasa digital.

Setelah melakukan pendekatan yang keras, pemerintah Tiongkok kini menunjukkan dukungan terhadap ekonomi digital. Soalnya, ini merupakan sumber pertumbuhan penting dan lapangan kerja potensial di saat perekonomian sedang berada di bawah tekanan. Namun sektor ini belum kembali dinamis. (AFP/Z-2)