Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BERTEMPAT di Park Hyatt Hotel Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi tuan rumah jamuan makan malam bagi 28 perwakilan negara anggota OECD di Indonesia, pada Kamis (24/8). Pertemuan ini bertujuan untuk mendiseminasikan perkembangan terkini perekonomian Indonesia dan menjaring dukungan bagi proses aksesi
Indonesia pada OECD.
Pada pertemuan tersebut, Menko Airlangga menekankan bahwa diperlukan kerja sama dan aksi bersama untuk menghadapi tantangan global yang berkembang signifikan. Dinamika geopolitik yang terjadi menciptakan pola kerja sama internasional yang terfragmentasi serta menghambat aliran perdagangan, investasi dunia, dan melemahkan perekonomian dunia.
Dampak dari pandemi covid-19 dan krisis finansial global masih dirasakan mayoritas masyarakat global.
Menko Airlangga membagikan performa perekonomian Indonesia yang tetap terjaga solid. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,17% di Kuartal II-2023 atau 5,11% di sepanjang Semester I-2023. Neraca perdagangan melanjutkan tren positif selama 38 bulan berturut-turut, surplus USD 7,82 miliar pada Triwulan II 2023. Hal tersebut turut menjadi modalitas Indonesia dalam berproses untuk menjadi anggota OECD, selain profil sebagai negara demokratis, mitra strategis bagi OECD dan negara anggota OECD, hingga peran kepemimpinan global yang telah teruji, antara lain melalui Presidensi G20 dan Keketuaan ASEAN.
Baca juga: Indonesia Sampaikan Proposal Keanggotaan OECD
“Tadi dalam pertemuan sambil makan malam, seluruh Duta Besar yang hadir, satu-persatu menyatakan dukungan kepada Indonesia dan tentunya Indonesia berbesar hati karena dukungan dari para duta besar ini penting, karena akan ada pertemuan di bulan September (Pertemuan Tingkat Kepala Perwakilan OECD) yang akan memutuskan apakah usulan
Indonesia untuk masuk menjadi anggota OECD diterima oleh seluruh negara. Jumlah negara yang di OECD ada 38,” tutur Menko Airlangga.
Keanggotaan Indonesia pada OECD akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi Indonesia, diperlukan untuk meningkatkan kecepatan dan skala transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai tujuan strategis nasional. Indonesia memerlukan sarana dan pendekatan baru untuk memandu para pembuat kebijakan untuk bergerak maju, terutama
dengan menyelaraskan diri dengan tolok ukur internasional.
“Institusi dan pembuat kebijakan di Indonesia akan mendapatkan manfaat dari proses keanggotaan OECD dalam hal memperkuat penyusunan kebijakan berbasis bukti dan analisis, khususnya pada reformasi lingkungan, sosial dan tata kelola. Selain itu kebijakan nasional Indonesia akan mampu beradaptasi dengan perubahan struktural yang ada, seperti dekarbonisasi, digitalisasi, teknologi, dan masalah demografi,” ungkap Menko Airlangga.
Baca juga: Indonesia akan Miliki Daya Tawar Tinggi jika Jadi Anggota OECD
Bagi OECD, bergabungnya Indonesia akan memberikan jangkauan global yang lebih luas, khususnya pada kawasan Asia Tenggara. Dengan proyeksi sebagai lima besar perekonomian dunia pada 2045, Indonesia merupakan mitra strategis dalam memperkuat standar dan praktik terbaik OECD. Kemitraan dengan Indonesia juga untuk memastikan bahwa no one should be
left behind, yang mana sejalan dengan misi kunjungan Presiden Joko Widodo ke Afrika minggu ini guna menjalin kemitraan dan peluang kerja sama.
Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa dengan Indonesia dengan menjadi negara OECD, Indonesia dapat lolos dari middle income trap, seperti yang dilakukan Korea Selatan.
“Jadi yg pertama, Indonesia masuk dalam critical part, periode krisis masuk dalam negara dari USD5.000 di akhir tahun depan, untuk mencapai negara pendapatan di atas USD10.000. Waktu kita tidak banyak. Diperkirakan 10 tahun dan untuk 10 tahun itu bersamaan dengan adanya bonus demografi. Dan bersamaan dengan itu fungsi dari pada investasi dan multilateral trade menjadi penting. Artinya kita membuka akses terhadap pasar di 38 negara OECD dan juga kita menggunakan best practice standar yang sama,” ungkap Menko Airlangga.
Baca juga: Indonesia Ditantang Masuk OECD, Manfaatnya Banyak
Kegiatan jamuan makan malam tersebut berlangsung hangat dimana perwakilan negara anggota OECD menyampaikan dukungan terhadap intensi keanggotaan OECD Indonesia. Beberapa negara berkomitmen untuk menyediakan dukungan yang diperlukan bagi Indonesia serta kesediaan berbagi pengalaman dari proses aksesi yang sebelumnya dijalankan. Dengan
kemitraan yang tengah terjalin sebagai key partner OECD sejak 2007, diyakini proses keanggotaan Indonesia akan berjalan lancar.
Hadir dalam pertemuan ini Duta Besar Australia, Duta Besar Belanda, Duta Besar Belgia, Duta Besar Irlandia, Duta Besar Jepang, Duta Besar Kosta Rika, Duta Besar Polandia, Duta Besar Turki, dan Duta Besar Yunani. Turut hadir perwakilan dari kedutaan besar Amerika Serikat, Austria, Chile, Denmark, Finlandia, Hungaria, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Kolombia, Meksiko, Norwegia, Polandia, Portugal, Prancis, Selandia Baru, Spanyol, Swedia, dan Swiss. (RO/S-3)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan perekonomian digital Indonesia terus berkembang dan akan berkontribusi besar bagi perekonomian dalam negeri.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut program makan siang bergizi gratis di pemerintahan Prabowo-Gibran belum tentu memakai susu.
Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggelar rapat terbatas (ratas) bersama menteri-menteri kabinet Indonesia Maju, pada Selasa (30/7).
PEMERINTAH berupaya untuk menarik investasi masuk ke sektor padat karya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025 masih bergantung pada situasi dan kondisi ekonomi dalam negeri.
Saat ini Indonesia telah beralih status menjadi negara aksesi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sejak peta jalan aksesi Indonesia diterima pada awal bulan ini.
Diharapkan Indonesia menjadi negara maju dan mencapai target Indonesia Emas di 2045 dengan penghasilan tinggi.
Upaya penguatan kerja sama internasional yang dilakukan pemerintah melalui penyampaian intensi untuk bergabung dalam keanggotaan OECD kian menunjukkan kepastian.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga memaparkan ekonomi digital Indonesia yang saat ini mencapai nilai sebesar US$90 miliar dan pada 2025 diharapkan berada dalam kisaran US$130 miliar.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat persiapan Indonesia menjadi negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
Sebanyak 38 negara anggota dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) telah menyetujui Indonesia masuk kelompok itu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved