Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro untuk pendahuluan pembicaraan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024.
"Pembahasan Rancangan APBN 2024 oleh Panitia kerja (Panja) Banggar DPR menunjukkan semangat optimisme atas perekonomian nasional pada tahun 2024," kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam Rapat Kerja bersama pemerintah di Jakarta, Jumat (16/6).
Ia menyebutkan optimisme pembahasan RAPBN 2024 dilandasi dari berbagai bacaan atas proyeksi ekonomi makro Indonesia dari berbagai pihak, termasuk lembaga lembaga ekonomi yang kredibel. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi nasional masih di kisaran 5% pada 2024.
Baca juga : Ada El Nino, Pagu Anggaran Pertanian RAPBN 2024 Malah Turun?
1. Pertumbuhan ekonomi dalam rentang 5,1%- 5,7%
2. Inflasi 1,5%-3,5%
3. Nilai tukar rupiah Rp14.700 per dolar AS sampai Rp15.200 per dolar AS.
Baca juga : BI : Nilai Tukar Rupiah bakal Lebih Kuat di 2024
4. Imbal hasil surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun ditargetkan dalam rentang 6,49%-6,91%
5. Harga minyak mentah Indonesia US$75-US$80 per barel
6. Lifting minyak bumi 615 ribu sampai 640 ribu barel per hari
7. Lifting gas bumi 1,030 juta hingga 1,036 juta barel setara minyak per hari.
Dalam penjelasannya, DPR dan pemerintah memproyeksikan bahwa inflasi pada tahun depan kemungkinan stabil, yang dilandaskan pada faktor eksternal atas volatilitas harga komoditas yang relatif rendah dibanding realisasi pada tahun 2022, serta faktor internal karena makin baiknya kinerja tim pengendali inflasi pusat dan daerah.
Untuk kurs rupiah terhadap dolar AS, Banggar DPR dan pemerintah optimistis akan lebih kuat meskipun DPR Amerika Serikat (AS) dan Senat AS telah meloloskan Undang-Undang untuk menaikkan plafon utang Pemerintah AS sebesar 31,4 triliun dolar AS.
Meskipun kebijakan ini di satu sisi mengatasi permasalahan gagal bayar utang Pemerintah AS, Said menilai di sisi lain hal tersebut menunjukkan kredibilitas keuangan Pemerintah AS menurun. Dengan begitu investor masih ragu untuk terus memegang dolar AS.
Sebagai akibat potensi penurunan dolar AS, suku bunga SBN RI tenor 10 tahun akan menguat lebih baik dari tahun ini.
Terkait target lifting minyak dan gas bumi, ia menyebutkan Banggar DPR mendorong pemerintah agar mengusahakan upaya yang lebih besar.
"Meskipun hal itu tidak mudah, namun usaha ini sebagai pilihan untuk terus menjaga penerimaan negara, dan mengurangi beban impor migas. Apalagi energi baru dan terbarukan belum bisa mengambil peran dominan dengan serta merta," tutur Ketua Banggar DPR.
1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5%-5,7%
2. Angka kemiskinan 6,5%-7,5%
3. Rasio gini 0,374-0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di level 73,99-74,02
5. Target indikator pembangunan juga disetujui pada level 105-108
6. Nilai Tukar Petani (NTP) dan 107-110 untuk Nilai Tukar Nelayan (NTN)
7. Rasio perpajakan ditargetkan pada kisaran 9,95%-10,2%
Demikian informasi mengenai kesepakatan awal asumsi makro pemerintah dan DPR pada 2024 mendatang. Semoga informasi ini bermanfaat. (Ant/Z-4)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
BADAN Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengingatkan pemerintah untuk cermat menetapkan dan memanfaatkan defisit anggaran
KETUA Banggar DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah berhati-hati mengelola APBN tahun ini. Itu terutama karena defisit anggaran diperkirakan bakal lebih tinggi
PEMERINTAH dan Badan Anggaran DPR menyepakati asumsi dasar makro untuk menjadi dasar dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun masih masuk akal
Banggar DPR setuju anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun Nilai itu dinilai ideal untuk tahap awal program presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto
KETUA Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Said Abdullah meyakini postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang dibahas dan disepakati
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved