Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI IV DPR RI didampingi Dirjen Perkebunan Andi Nur Alam Syah mewakili Kementerian Pertanian, kunjungi Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam sambutannya Andi mengatakan bahwa mereka berkumpul bersama-sama membahas kendala dan juga potensi usaha yang bisa untuk dikembangkan di Subang.
Pada kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI turut meninjau ke PTPN VIII. Subang dikenal memiliki banyak kawasan kebun teh, karet hingga sawit, PTPN VIII salah satu perusahaan perkebunan yang mengelolanya dan menginisiasi peningkatan produksi.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta masyarakat maupun petani mencari alternatif yang dapat membantu menjaga vegetasi dan konservasi lingkungan sekitar agar tidak menimbulkan dampak bencana.
"Dicari lagi vegetasi yang bisa dikembangkan disini, selain teh, karet, dan sawit. Karena kan di Subang ini merupakan dataran tinggi, yang dibutuhkan drainase air supaya tidak banjir maka dibutuhkan tanaman atau hutan sebagai penghambat, penghalang airnya," ujar Dedi.
Baca juga: Tingkatkan Protas Tebu Menuju Swasembada Gula Nasional
Pada kesempatan yang sama, Bupati Subang Ruhimat berpendapat agar lahan yang tidak produktif lah yang akan dipakai jika ada kemungkinan dibuka untuk lahan agrowisata.
"Kami mohon arahan dan solusi untuk di wilayah Subang ini, khususnya menyangkut kepentingan perkebunan teh naungan PTPN yang perlu juga kita sinkronisasikan dengan pihak pemerintah dan kementerian. Di wilayah Subang ini ada sekitar 6.000 hektar lahan tidur/tidak produktif yang bisa kita jadikan hamparan lahan yang bermanfaat untuk perkebunan, sekaligus sebagai agrowisata. Penataan objek wisata dinaungi PTPN VIII, mohon dijembatani Komisi IV DPR supaya sinkronisasi dengan pihak pemerintah dan bermanfaat kedepannya serta tidak mengakibatkan musibah atau berkendala nantinya," beber Ruhimat.
Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk upaya untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak seperti PTPN VIII, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Kabupaten dengan pihak Komisi IV DPR RI, salah satunya terkait pemberdayaan lahan kebun teh yang selain untuk pengolahan teh, berpotensi dijadikan sebagai agrowisata.
Baca juga: Jalin Kerja Sama dengan Korsel, Polbangtan Kementan Bangun Smart Green House
"Tentu kami dari pihak pemerintah siap melaksanakan arahan, sesuai dengan tusi kami masing-masing, khususnya dalam hal ini Ditjen Perkebunan yang bertugas menjaga kelangsungan pengembangan komoditas perkebunan termasuk usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa hari kedepan kita akan mengundang pihak PTPN VIII untuk mendiskusikan potensi agrowisata termasuk lahan perkebunan yang telah dikonversikan menjadi lahan hortikultura," ujar Andi Nur.
Andi Nur menambahkan, untuk menambah pendapatan petani bisa melakukan diversifikasi baik itu dengan komoditas hortikultura, komoditas pangan maupun ternak, namun dalam menjalankan pengembangan diversifikasi usaha tersebut, harus mengacu UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya pasal 44 ayat 3, disebutkan bahwa integrasi usaha budidaya tanaman perkebunan dengan budidaya ternak dan diversifikasi usaha harus mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokok.
Ia berharap, dengan adanya koordinasi, kolaborasi dan sinergi yang baik dari semua pihak terkait, diharapkan dapat memajukan dan meningkatkan potensi yang ada di Subang ini, baik itu peningkatan produksi, agrowisata, pemberdayaan pekebun, terpeliharanya konservasi lingkungan hingga kesejahteraan masyarakat khususnya para petani. (RO/S-3)
Berkat sumbangannya pada Pembangunan Nasional tersebut, Presiden Jokowi dianugerahi penghargaan sebagai Bapak Konstruksi Indonesia. Presiden mengatakan sejak awal kepemimpinannya
Untuk menghadapi ancaman kelaparan global, Kementerian Pertanian melakukan berbagai langkah strategis.
Kementan terus mendorong program perluasan Areal Tanam (PAT) Padi
Menurut Kementan tidak ada cara lain menghindari krisisi pangan selain mengebut program pompanisasi dan oplah.
DIREKTUR Jenderal (Dirjen) Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto menyatakan bahwa kenaikan harga cabai rawit merah karena faktor kekeringan.
WAKIL Menteri Pertanian Sudaryono menekankan pentingnya peningkatan populasi ternak melalui Inseminasi Buatan (IB).
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved