Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengonfirmasi sebanyak 50 ribu buruh akan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di depan Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin, 1 Mei 2023. Acara tersebut akan dihadiri bakal calon presiden (capres) 2024.
"Untuk di Jakarta, massa buruh ada 50.000 orang. Dari pukul 09.30 WIB sampai dengan 12.30 WIB aksi May Day di Istana dan Gedung MK," ujar Iqbal dalam keterangan yang dikutip, Minggu (30/4).
Ia menyampaikan selepas aksi bersama dengan buruh di depan Istana Negara dan gedung MK, massa akan diarahkan bergerak menuju Istora Senayan, Jakarta Selatan. Nantinya akan ada May Day Viesta di sana dari pukul 13.00 hingga 17.00 WIB. Iqbal mengungkapkan akan ada capres yang berorasi saat May Day Viesta.
Baca juga : Polda Metro Terjunkan 4.200 Personel Amankan Hari Buruh
"May Day Viesta akan diisi pidato dan orasi dari pimpinan buruh. Ada kemungkinan juga ucapan hari buruh internasional dari capres yang sudah diputuskan dalam rakernas partai buruh. Ini rakernas ya belum keputusan Partai Buruh," imbuhnya.
Adapun tuntutan buruh yang disampaikan saat May Day 2023 ialah meminta cabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Lalu mendesak agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) segera disahkan, dan meminta ke masyarakat agar memilih capres yang pro terhadap buruh.
"Partai buruh haram hukumnya berkoalisi dengan parpol yang mengesahkan UU Cipta Kerja," pungkas Iqbal.
Ia menambahkan aksi May Day akan serempak dilakukan di 38 provinsi, baik di level kabupaten dan kota, dengan menyuarakan aspirasi-aspirasi buruh. (Z-4)
Menjelang peringatan Hari Buruh pada 1 Mei, pemerintah menegaskan posisinya yang berpihak pada pekerja.
Serikat Pekerja Dorong Perubahan Menyeluruh Sistem Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Buruh
KSPI bersama Partai Buruh mengumumkan hasil pertemuan mereka dengan Presiden Prabowo Subianto terkait peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026.
Peringatan Hari Buruh Internasional dinilai masih terjebak dalam rutinitas seremonial dan pendekatan populis, tanpa menyentuh akar persoalan ketenagakerjaan di Indonesia.
Peringatan May Day didorong menjadi ajang refleksi kedewasaan kolektif antara buruh dan pengusaha guna membangun keseimbangan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Linda menyatakan, ada tiga pilar keberpihakan yang terkandung dalam UU baru ini. Yang pertama, yaitu Legalitas Eksistensi.
Sejak lama berbagai elemen masyarakat, mulai dari pekerja rumah tangga, akademisi, jurnalis, politisi, hingga tokoh agama, terus mendorong agar RUU tersebut segera disahkan.
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Heru Tjahjono menegaskan bahwa penetapan UMP 2026 harus didasarkan pada kepatuhan PP 49/2025 serta semangat buruh, dan dunia usaha
(KSPI) bersama Partai Buruh mengatakan ribuan buruh melakukan aksi demonstrasi besar-besaran pada 29 dan 30 Desember 2025 di Istana Negara, Jakarta menolak ump 2026 dan revisi jadi Rp 5,8 juta
KSPI dan Partai Buruh mengatakan puluhan ribu buruh akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran selama dua hari berturut-turut pada 29 dan 30 Desember 2025 di Istana Negara, menolak UMP 2026
KSPI menjelaskan alasan pihaknya menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved