Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) membuka pelayanan baru melalui Satuan Tugas (Satgas) Provinsi Sumatera Utara. Satgas tersebut diharapkan bisa memberikan peningkatan pelayanan bagi para pelaku usaha UMKM dan koperasi di Sumatra Utara dan daerah-daerah di sekitarnya.
Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengungkapkan Satgas yang berlokasi di Kawasan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) itu merupakan relokasi dari Satgas Provinsi Riau di Pekanbaru.
"Relokasi ini bertujuan untuk meninkgatkan layanan dan juga kinerja Lembaga. Kita tahu Sumatera Utara, terutama Meda, merupakan salah satu wilayah terbesar di Indonesia, dengan potensi dan daya dukung ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang sangat baik,” ujar Supomo melalui keterangan resmi, Kamis (30/3).
Baca juga: UMKM Dipastikan Terdampak Pembatalan Penyelenggaraan Piala Dunia U-20
Oleh karena itu, sangat tepat jika terdapat kepanjangan tangan LPDB-KUMKM di provinsi ini," sambungnya.
Dengan kehadiran Satgas, ia mengatakan pelaku usaha dan koperasi di Sumatra Utara akan lebih mudah mengakses pembiayaan kepada LPDB-KUMKM.
Baca juga: Inklusi Keuangan bagi UMKM Harus Jadi Agenda Prioritas di Kawasan ASEAN
"Dengan dukungan pembiayaan atau pinjaman yang mudah, murah, dan ramah, pengembangan ekonomi masyarakat dan juga UMKM bisa semakin berkembang," tuturnya.
Supomo menambahkan, Satgas LPDB-KUMKM Sumatera Utara siap memberikan pelayanan terbaik dan memastikan bahwa proses pengajuan pinjaman atau pembiayaan dan pendampingan kepada koperasi baik mitra dan calon mitra dapat berjalan dengan baik dan efisien.
“Kami ingin semua berjalan dengan mudah dan cepat sehingga semua bisa memperoleh kesempatan yang lebih baik untuk mengembangkan usaha,” tandas Supomo. (Ant-Z-11)
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan, pihaknya tidak perlu mengeluarkan peraturan baru untuk memberikan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) merilis data terbaru Indeks Bisnis UMKM untuk Triwulan II 2024 pada Kamis (1/8).
Tumbuhnya ekonomi kerakyatan berkat skala operasi lokal. Mereka cenderung merekrut tenaga kerja di lingkungan sekitar, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan di tingkat lokal.
PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Limau Field berkomitmen mendukung inisiatif-inisiatif kreatif yang lahir dari warga yang juga para pelaku UMKM di sekitar perusahaan.
Pertumbuhan kredit dan pembiayaan segmen UMKM mendorong peningkatan proporsi kredit UMKM secara kumulatif.
Pembangunan IKN Nusantara bisa dijadikan momentum revitalisasi gerakan koperasi. Ratusan ribu ASN terpelajar ini bisa didorong membentuk ribuan Koperasi ASN.
Untuk mewujudkan program strategis, seluruh pengurus HNSI agar bergandengan tangan dengan pemerintah daerah.
Pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk bisa mengatasi permasalahan sampah makanan seperti mendorong food bank melalui koperasi.
Para penerima kadeudeuh yang diberikan melalui Koperasi Pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon Karya Praja Sejahtera (KPS) merupakan putra/putri dari anggota Koperasi KPS.
Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Inkopsyah dianggap menjadi salah satu yang bisa membangun pasar sebagai penggerak perekonomian syariah.
Ketua Umum INKOPPAS (Induk Koperasi Pedagang Pasar), Yudianto Tri mendorong agar koperasi-koperasi pasar dapat mengelola aset bisnis yang ada di kawasan pasar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved