Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VI DPR Abdul Hakim Bafagih mengatakan BUMN memiliki peran penting dalam membangkitkan ekonomi nasional.
“Sebagai sebuah perusahaan di bawah naungan negara, BUMN tidak saja fokus pada sebuah usaha yang berorientasi pada profit, tetapi tanggung jawab sosial," kata anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (25/1).
Abdul Hakim mengatakan Adhi Karya dan Waskita Karya adalah dua BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. Kedua perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang konstruksi dan infrastruktur itu telah banyak membangun fasilitas nasional.
Sebagai contoh, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Masjid Istiqlal, Monumen Nasional (Monas), Jembatan Barito hingga Jembatan Suramadu yang dipercayakan kepada Adhi Karya. Saat ini, Adhi Karya dipercaya membangun Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, LRT Jabodebek, MRT Jakarta CP201 dan CP20, Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo, Smelter Manyar di Gresik, dan beberapa proyek di Ibu Kota Negara (IKN).
Sedangkan Waskita Karya dipercaya membangun sejumlah jalan tol di berbagai wilayah di antaranya Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Melalui pembangunan Jalan Tol Trans Jawa (Jakarta-Surabaya) waktu tempuh perjalanan yang sebelumnya membutuhkan lebih dari 24 jam kini menjadi lebih singkat dari 12 hingga 15 jam.
Baca juga: Kesehatan Mental Adalah Fondasi untuk Masa Depan Anak
Kemudian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (Bakauheni-Palembang) waktu tempuh yang sebelumnya 12 jam menjadi sekitar enam jam. Waktu tempuh yang lebih singkat tersebut dapat menurunkan biaya pengiriman logistik, khususnya biaya bahan bakar dan menjaga kualitas komoditas yang dikirim.
Menurut dia, meskipun perusahaan negara tersebut bergerak di bidang infrastruktur, tetapi BUMN harus terus didorong agar infrastruktur yang dibangun bisa meningkatkan ekonomi nasional.
"Kami selalu berusaha agar BUMN tersebut didorong dalam rangka penguatan ekonomi," ujar dia.
Komisi VI DPR RI terus mendorong agar BUMN yang ada semakin baik dan memberi dampak positif bagi ekonomi masyarakat karena semua BUMN harus mampu menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi nasional.
Apalagi, setelah pandemi Covid-19 banyak UMKM yang gulung tikar. Oleh sebab itu, BUMN memiliki tanggung jawab dalam membangkitkan kembali roda perekonomian, tambah dia. (R-3)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) melaporkan progres fisik Flyover Sitinjau Lauik I mencapai 16,4% pada April 2026. Simak detail konstruksi dan lahannya.
Pemprov Jakarta klaim 97% jalan dalam kondisi mantap pada 2025. Simak data lengkap capaian infrastruktur dan pembangunan terbaru di Jakarta.
Pelaku industri jasa konstruksi mendesak pemerintah segera merumuskan kebijakan strategis untuk meredam tekanan akibat gejolak geopolitik global, terutama dampak konflik Timur Tengah.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mempercepat proyek revitalisasi infrastruktur di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.
Pembenahan sistem drainase permanen ini difokuskan pada ruas jalan kota, provinsi, hingga jalan protokol.
BNPP mendorong para mahasiswa untuk memanfaatkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai laboratorium belajar lapangan di perbatasan
Program ini juga memberikan pelatihan menyeluruh, mulai dari administrasi bank sampah, sistem pencatatan tabungan, hingga keterampilan daur ulang sampah.
Ia mengaku sempat terkejut dengan pernyataan tersebut, namun menilai hal itu sebagai sinyal positif terhadap kepercayaan global pada ekonomi Indonesia.
Langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam pengembangan AI nasional yang mengusung prinsip AI for Many.
Perayaan HUT Ke-27 Kabupaten Lampung Timur dimeriahkan 1.001 UMKM dan artis nasional. Bupati Ela Siti Nuryamah fokus pada penguatan ekonomi kerakyatan.
Subsidi harus tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved