Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
HINGGA 14 Desember 2022, penerimaan pajak tercatat mencapai Rp1.634,36 triliun, atau 110,6% dari target dalam APBN 2022, yakni sebesar Rp1.485 triliun.
Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan 41,93% dari periode yang sama pada 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut realisasi penerimaan pajak itu mengindikasikan pemulihan ekonomi yang cukup kuat di dalam negeri.
Selain karena kenaikan harga sejumlah komoditas unggulan nasional, capaian penerimaan pajak juga menggambarkan peningkatan aktivitas perekonomian Indonesia.
Baca juga: Realisasi Belanja Negara Capai 87,5%
"Ini akan menjadi modal kita untuk menjaga agar APBN menjadi makin sehat. Sehingga, APBN bisa melindungi masyarakat, melindungi ekonomi dan terus mendukung pembangunan Indonesia," ujar Ani, sapaan akrabnya, Selasa (20/12).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak tersebut berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas Rp900 triliun, atau 120% dari target di dalam APBN. Sedangkan PPh migas tercatat menembus Rp75,4 triliun, atau 116,6% dari target di APBN.
Kemudian, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tercatat mencapai Rp629,8 triliun, atau 98,6% dari target. Sementara itu, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya telah mencapai Rp29,2 triliun, atau 90,4% dari target.
Baca juga: Tahun Ini, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diyakini Lebih Baik dari Banyak Negara
"Kinerja penerimaan pajak hingga 14 Desember ini masih dipengaruhi tren peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif. Serta, didorong oleh implementasi UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan," jelas Ani.
Kendati demikian, tren pertumbuhan penerimaan pajak hingga 14 Desember 2022 melandai. Dalam hal ini, jika dibandingkan capaian pertumbuhan di periode yang sama pada tahun lalu. Pertumbuhan penerimaan pajak yang mencapai 41,93% itu lebih lambat 5% dari pertumbuhan periode 2021.
"Ini karena memang basis penerimaan di November-Desember 2021 sangat tinggi," kata Bendahara Negara.(OL-11)
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system,
Deklarasi Menteri Keuangan G-20 menyerukan penerapan perpajakan progresif. Mereka menekankan agar orang superkaya memenuhi kewajiban pajak secara adil.
BUPATI Klaten Sri Mulyani diwakili Sekretaris Daerah Jajang Prihono membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 121 Tahun 2024 di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten.
RATUSAN siswa SD dan SMP di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengikuti lomba drumband dalam rangka peringatan Hari Jadi Klaten ke-220 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Grha Bung Karno.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawarti berkeyakinan peluncuran Simbara untuk nikel dan timah akan menambah pundi-pundi negara, selain dari komoditas batu bara.
RIBUAN warga dari berbagai daerah beramai-ramai memet (memanen) ikan di kolam Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Klaten, Minggu (21/7).
PT Pupuk Indonesia (Persero) tercatat sebagai 20 Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2023 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
KEHADIRAN Simbara untuk komoditas nikel dan timah diyakini akan menambah pendapatan negara dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa royalti hingga Rp10 triliun.
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
USULAN untuk menekan defisit anggaran di tahun depan dinilai sulit dilakukan. Itu karena penerimaan negara dalam beberapa waktu terakhir dalam kondisi yang menantang.
BEA Cukai Batam kembali menunjukkan ketegasannya dalam menindak penyelundupan rokok ilegal. Pada Jumat (03/5), sebuah kapal cepat (high speed craft) yang membawa 184 ribu batang rokok
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI) sampai dengan Mei 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved