Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENANGGAPI berita yang viral tentang dugaan penyekapan ratusan WNI yang menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) oleh Syarikah Alajeer Almontadab Recruitment Co (ARCO) Riyadh Saudi Arabia, pemerintah (Kemenaker RI/KBRI) harus mengklarifikasi informasi tersebut. Hal ini untuk memberikan kepastian perlindungan bagi WNI di luar negeri.
"Saya memohon kepada Ibu Menaker untuk sesegera mungkin bersurat ke Menaker Kerajaan Saudi Arabia via Kemlu RI ataupun langsung, yang meminta bantuan penyelamatan para WNI yang diduga disekap oleh Syarikah tersebut dan juga meminta tindakan tegas sanksi administrasi dan blacklist sesuai ketentuan yang berlaku di Arab Saudi" pinta Yusri Albima, mantan PMI yang pernah bekerja di Maktab Istiqdam, dalam keterangannya, Senin (12/12/2022).
Menurut Yusri, Kemenaker dan Kemlu tidak boleh menutup mata atas apa yang terjadi. "Ibu Menlu tentunya dapat memerintahkan Duta Besar RI di Riyadh untuk melakukan kewenangannya dalam melindungi WNI sesuai ketentuan UU 37/1999 dan hukum positif yang berlaku di Arab Saudi" tambah Yusri yang merupakan Kabid Perlindungan Pekerja Indonesia YLBH Gelora.
Eliya dan kawan-kawannya yang berada di Syarikah ARCO, menurut Yusri, layaknya disebut WNI yang sedang bermasalah. Dia tidak dapat disebut Pekerja Migran Indonesia/PMI karena UU 18/2017 Pasal 5 telah mengatur persyaratan menjadi PMI, yang diperkuat oleh Pasal 13.
"Apabila Kemenaker dan Kemlu RI tidak melakukan tindakan apapun, termasuk juga Ibu Menlu tidak memanggil Duta Besar Arab Saudi di Jakarta, maka saya akan pimpin aksi demo ke KBSA Jakarta, dan bila perlu, saya dan kawan-kawan akan berkemah disana sampai saudari-saudari saya dievakuasi ke KBRI Riyadh, dan Syarikah ARCO dihukum Pemerintah KSA. Dan jangan sampai ada nama Syarikah tersebut dalam program SPSK," pungkas Yusri Albima, yang juga Dewan Penasehat Federasi Perlindungan Pekerja Migran Nusantara. (OL-13)
Baca Juga: BP2MI Komit Lindungi dan Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja Migran
PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI mengutuk serangan teror yang menewaskan pimpinan kelompok perlawanan Hamas Palestina, Ismail Haniyeh,
Kemlu memastikan 19 WNI di Hudaidah, Yaman, selamat saat Israel melakukan serangan udara ke Pelabuhan Hudaidah, Yaman, pada Sabtu (20/7).
Kementerian luar negeri memastikan 563 WNI yang berada di Bangladesh dalam kondisi selamat dan aman di tengah demonstrasi besar-besaran.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu) memberikan pendampingan terhadap 5 warga negara Indonesia (WNI) yang diduga melanggar ketentuan keimigrasian di Arab Saudi.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyambut adopsi Resolusi DK PBB 2735 yang mengusulkan tiga tahap gencatan senjata di Gaza sebagai langkah yang telah lama dinantikan.
SEBANYAK 8 warga negara Indonesia (WNI) masih berada di Jalur Gaza, berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri RI pada Rabu (29/5).
Menaker Ida Fauziyah dan Dubes Kerajaan Hasyimiyah Yordania untuk Indonesia, Sudqi Atallah Abdel Qader Al Omoush, membahas pembukaan kembali penempatan PMI.
BP2MI mengharapkan negara-negara tujuan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) dapat memperluas kerja sama dengan menambah jumlah sektor pekerjaan.
DEMI mencegah maraknya tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Ditjen Imigrasi mengaku telah menangguhkan 3.000 paspor.
Kementerian Ketenagakerjaan bekerjasama dengan All Japan Ryokan and Hotel Associations (ZENRYO-REN) dan Japan International Cooperation Agency (JICA) mengadakan business matching
Komnas HAM menyebut Indonesia darurat kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Data tahun 2020-2024 setidaknya 3.700 Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi korban TPPO di wilayah Asean.
TRANSFORMASI menjadi kata kunci untuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Mengingat BP2MI didorong menjadi sebuah lembaga yang mengedepankan pelayanan publik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved