Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH memutuskan menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) rokok sebesar 10% pada 2023 dan 2024. Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/11).
"Seperti diketahui, penetapan CHT ditetapkan setiap tahun dan di dalam UU APBN 2023 telah ditetapkan juga target pendapatannya. Hari ini, Presiden setuju menaikan cukai rokok sebesar 10% untuk 2023 dan 2024," ujar Sri Mulyani selepas rapat terbatas.
Ia menjelaskan kenaikan 10% akan diterjemahkan menjadi kenaikan rata-rata di tiap-tiap golongan, yang meliputi sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), dan sigaret kretek pangan (SKP).
“Untuk golongan SKM I dan II akan meningkat antara 11,5%-11,75%, SPM I dan II naik di 11-12%, dan SKP I, II, dan III naik 5%,” tuturnya.
Perempuan yang akrab disapa Ani itu mengakui bahwa penaikan tarif CHT dilakukan untuk menekan tingkat konsumsi rokok di masyarakat.
Melalui instrumen tersebut, pemerintah ingin menurunkan jumlah perokok pada golongan anak di rentang usia 10 hingga 18 tahun.
Selain itu, upaya pengendalian konsumsi rokok juga perlu dilakukan karena komoditas tersebut menjadi komponen pengeluaran tertinggi kedua pada rumah tangga miskin.
"Rokok adalah pengeluaran tertinggi kedua. Itu ada di bawah beras dan melebihi konsumsi protein seperti telur, ayam, tahu, dan tempe yang sebenarnya lebih dibutuhkan masyarakat," terang mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.
Kemudian, pengendalian konsumsi rokok juga diyakini mampu meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Sebagaimana diketahui, merokok merupakan salah satu pemicu meningkatnya risiko stunting dan kematian.
"Harapan kita menaikkan cukai rokok adalah agar keterjangkauan terhadap rokok semakin turun. Dengan demikian konsumsi juga akan turun," ucap Ani.
Kendati demikian, ia memastikan bahwa keputusan penaikan CHT juga telah mempertimbangkan aspek ekonomi. Sebab, disadari bahwa industri rokok memegang peranan bagi perekonomian. "Kita memahami bahwa industri rokok memiliki aspek tenaga kerja yang besar. Dari sisi pertanian, ini juga harus dipertimbangkan secara proporsional," lanjut Menkeu.
Tidak hanya rokok, penaikan tarif CHT juga akan berlaku pada rokok elektrik dan produk hasil pengolahan hasil tembakau lainnya (HPTL). Untuk rokok elektrik, Ani menuturkan, kenaikan tarif cukai akan terus berlangsung setiap tahun selama lima tahun ke depan.
“Hari ini juga diputuskan untuk meningkatkan cukai dari rokok elektronik yaitu rata-rata 15% untuk rokok elektrik dan 6% untuk HTPL. Ini berlaku setiap tahun. Jadu naik 15% setiap tahun selama lima tahun ke depan,” tandasnya. (OL-13)
Gubernur DKI Pramono Anung sebut tarif Transjabodetabek Blok M-Soetta Rp3.500 hanya promo 3 bulan. Simak rencana kenaikan tarif jadi Rp15.000 di sini.
RENCANA penaikan tarif layanan TransJakarta belum akan diumumkan dalam waktu dekat.
Setelah hampir dua dekade “membeku” di angka Rp3.500, tarif Bus TransJakarta berpotensi naik. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengkaji penyesuaian tarif TransJakarta.
Pemerintah Provinsi DKI memperbaiki fasilitas armada Transjakarta menjelang kenaikan tarif layanan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pelanggan.
Nilai keekonomian layanan Transjakarta per pelanggan sebesar Rp15.000. Selama ini, Pemprov DKI menganggarkan subsidi tiket sebesar Rp11.500
Amerika Serikat dan Tiongkok sepakat menunda kenaikan tarif selama 90 hari.
Ia menuturkan, sebagai net-importir minyak dengan lifting sekitar 600 ribu barel per hari dan konsumsi mencapai 1,6 juta barel per hari.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kantor wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Kontribusi pajak kripto nasional mencapai Rp1,96 triliun hingga Februari 2026. Indodax setor Rp907,11 miliar, bukti kepatuhan industri aset digital.
Meningkatnya ketidakpastian global dinilai turut mendorong pertumbuhan sektor informal di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Lonjakan belanja negara pada awal 2026 dinilai mulai memberi dorongan nyata bagi pergerakan ekonomi domestik.
Dalam dua bulan pertama tahun anggaran, defisit APBN telah mencapai Rp135,7 triliun. Lebih parahnya, kondisi ini diiringi kontraksi penerimaan negara sebesar Rp94,3 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved