Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait penaikan harga BBM subsidi. Menurutnya, aksi tersebut merupakan bagian dari budaya demokrasi, sehingga pemerintah secara jelas tidak akan melarang.
"Ini kan negara demokrasi. Kalau mau demo, sampaikan dengan cara-cara yang baik, ya," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, di Jakarta, Senin (5/9).
Baca juga: Besok, Buruh Gelar Aksi Protes Kenaikan Harga BBM
Sebelumnya, diberitakan bahwa serikat buruh akan menggelar demonstrasi besar-besaran untuk menolak kenaikan harga BBM pada Selasa (6/9) besok. Adapun aksi protes tersebut rencananya dilakukan serentak di seluruh provinsi.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut ada puluhan ribu buruh yang siap turun ke jalan. Sementara itu, unjuk rasa di wilayah Jakarta akan dipusatkan di depan Kompleks Parlemen.(OL-11)
KSPI bersama Partai Buruh mengumumkan hasil pertemuan mereka dengan Presiden Prabowo Subianto terkait peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh Jumhur Hidayat menyatakan dukungan terhadap wacana kenaikan batas defisit anggaran negara dari 3% menjadi 4% dari PDB.
Transformasi teknologi dan ketidakstabilan geopolitik global kini menjadi ancaman nyata bagi tatanan dunia kerja.
Penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota tidak mengacu pada rekomendasi resmi bupati dan wali kota sebagaimana diatur dalam Pasal 35I Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Direktur CELIOS menilai rencana kenaikan harga Pertamax 92 tepat untuk kurangi beban APBN, namun ingatkan risiko migrasi konsumsi ke Pertalite.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Bengkulu, menegaskan larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kendaraan dinas.
Kondisi ini membuat harga BBM domestik masih sensitif terhadap perubahan eksternal, sehingga perlindungan terhadap daya beli masyarakat menjadi semakin penting.
enaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang tidak seragam dinilai berpotensi membuat konsumen beralih ke produk yang lebih murah.
Sementara untuk BBM subsidi, lanjut dia, harganya tidak akan dinaikkan sampai harga rata-rata Indonesian Crude Price (ICP) mencapai US$100.
Harga BBM dan LPG non-subsidi naik tajam April 2026. Pengamat khawatir terjadi peralihan ke subsidi. Ini solusi agar distribusi tetap tepat sasaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved