Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MANTAN Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro menilai sistem bantuan sosial (bansos) yang langsung dan tepat sasaran, dinilai lebih relevan ketimbang memberikan suntikan subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM).
Bambang juga mengatakan subsidi BBM sudah membengkak mencapai Rp 502 triliun, dan bisa terus bertambah hingga akhir tahun.
"Kita sebaiknya menatap ke depan untuk tidak lagi selalu terganggu dengan isu naik tidaknya BBM, atau perlu ditambah atau tidaknya subsidi. Akan lebih baik jika pemerintah mengubah upaya menyejahterakan rakyat dengan mengubah model intervensi. Mumpung data (kependudukan) sudah lengkap,” ujar Bambang, Sabtu (3/9)
Bambang mengatakan pemerintah maupun Pertamina juga harus melakukan komunikasi publik yang baik. Sehingga tidak terjadi kepanikan masyarakat terkait rencana penyesuaian harga BBM.
Sebelumnya, Pengamat politik dan isu strategis Prof Imron Cotan mengatakan, pemerintah perlu memastikan tetap mampu menjaga daya beli masyarakat.
Pemerintah meluncurkan program bantalan sosial, yang terdiri dari bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,6 juta masyarakat lapisan bawah sebesar Rp 600.000 per keluarga per bulan; subsidi upah kepada 16 juta pekerja, sebesar Rp600 ribu per kepala per bulan dan subsidi untuk sektor transportasi, ojek, dan nelayan, sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum, yang dikelola oleh pemda-pemda di seluruh Indonesia.
"Bansos menyasar kelompok masyarakat yang tepat menjadi elemen penting dalam penyesuaian harga BBM bersubsidi, sehingga keadilan dapat dihadirkan, karena subsidi tidak dinikmati kelompok yang tidak berhak,” ujarnya. (OL-13)
Baca Juga: Menkeu: Subsidi BBM Dialihkan ke Bansos dan Bantuan Pekerja
Jika subsidi BPJS Kesehatan dipangkas demi Makan Bergizi Gratis, perbaikan kinerja keuangan yang sedang dilakukan BPJS Kesehatan juga berpotensi terganggu.
Disperindag Jabar masih menunggu salinan aturan terkait kenaikan HET MinyaKita.
PT Pertamina melalui anak usahanya Pertamina Patra Niaga akan mengikuti arahan pemerintah terkait pembatasan BBM bersubsidi.
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
RENCANA pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus mendatang akan menambah beban masyarakat kelas menengah.
IAW berharap dalam rotasi di tubuh Polri saat ini mampu menciptakan citra polisi yang lebih baik lagi.
Masih banyak nelayan yang terkendala, dalam hal mendapatkan BBM bersubsidi.
Pemerintah memastikan tidak akan melakukan pembatasan pembelian ataupun penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Pertamina Patra Niaga terus menerapkan pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda empat.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak terburu-buru membuat keputusan pembatasan distribusi BBM bersubsidi.
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap dua warga di Kabupaten Manggarai Barat karena menjual solar subsidi yang diperuntukan bagi nelayan setempat, kepada kapal wisata.
Begitu pula dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Erick menuturkan, masih akan menunggu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved