Indonesia Sahkan Persetujuan Perdagangan Bebas Regional atau RCEP

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa dalam Sidang Paripurna DPR RI, Indonesia telah resmi mengesahkan Persetujuan Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP, sebuah perjanjian perdagangan bebas regional yang meliputi 10 Negara Anggota ASEAN dan 5 negara mitra FTA yakni Tiongkok, Jepang, Republik Korea, Australia, dan Selandia Baru.

Persetujuan RCEP yang merupakan inisiatif Indonesia pada Keketuaan ASEAN 2011 ini merupakan blok perdagangan terbesar di dunia. Mencakup sekitar 27% dari perdagangan dunia, 29% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, 30% dari populasi dunia, serta 29% dari foreign direct investment dunia.

"RCEP dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan integrasinya dalam rantai pasok global, terutama di kawasan," ungkapnya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (30/8).

Lebih lanjut, Airlangga menambahkan bahwa negara-negara yang tergabung dalam Persetujuan RCEP sendiri merupakan negara-negara mitra utama Indonesia dalam perdagangan dan investasi, mencakup setidaknya 60% dari total ekspor senilai US$132,6 miliar, 71% dari total impor senilai US$130,6 miliar, serta 47% dari total investasi asing senilai US$18,82 miliar pada tahun 2021.

Persetujuan RCEP diperkirakan akan meningkatkan PDB Nasional sebesar 0,07% di tahun 2040 dengan kenaikan ekspor mencapai US$5,01 miliar.

Selain itu, surplus perdagangan Indonesia akan ikut mengalami kenaikan menjadi US$979,3 juta, atau 2,5 kali lipat daripada jika Indonesia tidak bergabung dalam RCEP.

Baca juga: Sukses Tangani Pandemi jadi Pijakan Hadapi Tantangan Ekonomi

Menurut Airlangga, persetujuan RCEP memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan perjanjian dagang lain yang telah dimiliki Indonesia.

Salah satunya ialah persetujuan RCEP menyederhanakan serta memberikan kepastian aturan perdagangan bagi negara-negara anggotanya. RCEP juga memperkenalkan Regional Content Value yang akan semakin memudahkan pembentukan Regional Production Hub.

"Selain itu, Indonesia akan memperoleh perluasan dan pendalaman Regional Value Chains yang sudah terbentuk di bawah ASEAN+1 FTA dengan biaya produksi yang lebih efisien. Dengan demikian, produsen-produsen Indonesia dapat memperoleh nilai tambah yang semakin besar dari aktivitas ekspor," ujar Airlangga.

Persetujuan RCEP juga mendorong peningkatan investasi asing yang akan masuk ke Indonesia. Dengan terbentuknya iklim usaha yang lebih kondusif, Indonesia berpeluang mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber ekonomi serta membuka lapangan kerja baru.

Airlangga menegaskan, persetujuan RCEP memuat beberapa fitur penting lainnya, seperti penghapusan substansi yang dapat menghambat perdagangan jasa, dukungan bagi UMKM berupa terciptanya ekosistem e-commerce kondusif serta peningkatan kapasitas untuk pemanfaatan digitalisasi, melindungi penegakkan hukum hak kekayaan intelektual, serta mempersempit kesenjangan pembangunan melalui kerja sama teknis dan ekonomi.

Tak hanya itu, persetujuan RCEP membuka akses pasar baru untuk produk-produk Indonesia di sektor pertanian dan perkebunan, perikanan, otomotif dan elektronik, makanan dan minuman, hingga sektor bahan kimia dan mesin di pasar RRT, Jepang, dan Korea Selatan.

"Indonesia akan mengoptimalkan manfaat Persetujuan RCEP dengan mendorong pendirian Sekretariat RCEP di Jakarta. Usulan ini juga telah mendapat dukungan dari para perwakilan negara anggota RCEP dalam pertemuan pertama RCEP Joint Committee," tuturnya.

"Pemerintah optimis bahwa Jakarta, dan Indonesia, memiliki keunggulan sebagai lokasi Sekretariat RCEP dalam aspek operasional, legal dan diplomatik, serta politik dibandingkan kota atau negara lain di kawasan," pungkas Airlangga. (OL-4)