Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif membeberkan alasan yang membuat pembahasan terkait penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi berlangsung alot.
Ia menjeaskan ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan ketika pemerintah menetapkan harga pertalite dan solar.
"Keputusan ini kan harus mempertimbangkan banyak aspek, mulai dari daya beli, hingga kemampuan pendanaan pemerintah," ujar Arifin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/8).
Baca juga: Nasib Harga Pertalite Diputuskan dalam Dua Hari ke Depan
Selain itu, pemerintah juga harus mengantisipasi tingginya kebutuhan energi pada akhir tahun. Saat itu, banyak negara nontropis akan berebut membeli energi karena memasuki musim dingin.
"Artinya ketersediaan energi menjadi terbatas, harganya bisa meningkat," tutur mantan Duta Besar Indonesia untuk Jepang itu.
Oleh karena itu, apapun keputusan yang akan diambil pemerintah nantinya, ia mengajak masyarakat bisa menghemat penggunaan BBM subsidi.
"Ayolah kita sama sama menghemat," tandasnya. (A-2)
Mulai 1 Agustus 2024, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia mengalami penyesuaian yang cukup signifikan.
Pertamina Patra Niaga terus menerapkan pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda empat.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak terburu-buru membuat keputusan pembatasan distribusi BBM bersubsidi.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta pemerintah segera melakukan sosialisasi terkait wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
IHWAL rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi, saat ini pemerintah dan PT Pertamina tengah memverifikasi data penerima subsidi BBM jenis pertalite dan solar.
Pembatasan pembelian BBM subsidi memerlukan pendataan secara akurat supaya tepat sasaran. Pasalnya, sekitar 80% pasokan pertalite masih ditenggak oleh orang kaya.
Saat ini, terpantau pelayanan solar subsidi di Kabupaten Sikka berjalan normal tidak mengalami kendala maupun antrian yang mengular.
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap dua warga di Kabupaten Manggarai Barat karena menjual solar subsidi yang diperuntukan bagi nelayan setempat, kepada kapal wisata.
Komisi VII DPR RI, mengrkitik rencana pembatasan BBM bersubsidi oleh Pertamina
IAW berharap dalam rotasi di tubuh Polri saat ini mampu menciptakan citra polisi yang lebih baik lagi.
PEMERINTAH menegaskan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tak berubah. Kementerian ESDM memastikan harga pertalite dan solar tidak akan mengalami perubahan pada Juli 2024.
Selain memastikan ketersediaan BBM dan elpiji subsidi, Pertamina Patra Niaga juga menjamin ketersediaan produk non subsidi yaitu Pertamax Series, Dex Series, dan Bright Gas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved