Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
HARGA komoditas timah yang melejit di awal tahun 2022 juga turut mendorong peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada semester satu tahun 2022.
PT Timah Tbk sebagai perusahaan pertambangan timah yang merepresentasikan negara optimis perolehan pajak dan PNBP tahun ini dapat melampui tahun 2021. Pada tahun 2021 lalu, Emiten Berkode TINS ini menyumbangkan pendapatan negara sebesar Rp776,6 miliar.
Pada semester satu tahun 2021, PT Timah Tbk menyetorkan pajak dan PNBP ke negara yakni mencapai Rp234,6 miliar. Sedangkan untuk setoran pajak dan PNBP pada semester satu tahun 2022 diestimasikan mencapai 400 persen dari capaian semester satu tahun 2021.
Peningkatan kontribusi pajak dan PNBP dari PT Timah Tbk lantaran peningkatkan jumlah pajak PPH Badan. Dimana tahun buku tahun 2021, PT Timah Tbk berhasil membukukan laba senilai Rp1,3 triliun.
Selain itu, PT Timah Tbk tahun ini juga membagikan deviden kepada pemegang saham sebesar Rp455 miliar atau 35 persen dari keuntungan perusahaan.
Meningkatkan kontribusi PT Timah Tbk dari sektor pajak dan PNBP juga didorong oleh harga komoditas yang tinggi pada awal tahun 2022, yang berada dikisaran 48.000 per Metrik Ton.
Perbaikan tata kelola industri timah juga memengaruhi peningkatan pajak, PT Timah Tbk melalui pola kemitraan merangkul masyarakat untuk menambang di wilayah konsesi perusahaan, sehingga masyarakat penambang yang bermitra dengan PT Timah Tbk juga melaksanakan kewajiban perpajakannya.
"Kontribusi pajak dan PNBP PT Timah Tbk semester satu tahun 2022 estimasinya di atas 400 persen dari kontribusi pajak dan PNBP semester satu tahun lalu. Membaiknya performa kinerja perusahaan tentunya selaras dengan kontribusi perusahaan kepada negara," kata Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk, Abdullah Umar.
Abdullah mengatakan, PT Timah Tbk terus berupaya untuk meningkatkan kinerja perseroan sebagai tanggungjawab kepada pemilik saham dalam hal ini Pemerintah Indonesia melalui MIND ID sebagai pemiilik saham mayoritas.
PT Timah Tbk, kata Abdullah juga mengimbau para mitra usaha untuk patuh pajak. Oleh karena itu, beberapa waktu lalu PT Timah Tbk menggandeng Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalpinang dan KPP Bangka untuk mensosialisasikan kewajiban pajak mitra usaha perusahaan.
"Pajak ini sebagai bentuk kontribusi kita kepada negara, karena pajak dan PNBP memiliki peran yang penting untuk mendukung pembangunan di Indonesia," katanya.
Abdullah menyebutkan, PT Timah Tbk secara konsisten juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan di masing-masing wilayah operasional perusahaan melalui program CSR.
Berikut catatan kontribusi pajak dan PNBP PT Timah Tbk dalam empat tahun terakhir
Tahun 2018: Rp818,7 miliar
Tahun 2019: Rp1,2 triliun
Tahun 2020: Rp677,9 miliar
Tahun 2021: Rp776,657 mililar.(OL-13)
PT Pupuk Indonesia (Persero) tercatat sebagai 20 Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2023 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan dengan bakal hadirnya family office atau kantor keluarga, pemerintah akan mengundang hakim internasional
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system,
Rencana penerapanPajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dana Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dirasa memberatkan masyarakat
WALI Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 30 Juli 2024. Dia meminta jadwal pemeriksaannya ditunda
DATA terbaru dari Kementerian Keuangan mencatat realisasi pungutan pajak dari kegiatan usaha ekonomi digital hingga Juni 2024 mencapai Rp25,88 triliun.
BPK menegaskan bahwa Indonesia berpotensi kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3,02 triliun per tahun jika kebijakan Bebas Visa Kunjungan kembali diterapkan bagi 169 negara.
Disarankan penyelenggara RT/RW Net bisa bekerjasama dengan ISP resmi agar memperoleh legalitas.
PT GNI senantiasa bekerja sama dengan berbagai pihak sebagai upaya positif dan komitmen nyata perusahaan yang menjunjung tinggi penerapan K3.
Dari aktivitas lelang yang dilakukan, muncul pendapatan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Lelang juga memiliki peran untuk mengatasi kredit macet bank.
Sebanyak 72 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) telah berproses melakukan revisi rencana kerja usaha untuk memenuhi persyaratan dalam perdagangan karbon.
KLHK menargetkan pendapatan negara bukan pajak (PNPB) pada 2023 sebesar Rp5,2 triliun. Angka itu meningkat sebesar 1,9% dibanding target pada 2022.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved