Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEBAGAI Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis industri pertama di Pulau Jawa, Kawasan Industri Kendal (KIK) di Jawa Tengah, mampu menyerap tenaga kerja hingga 12.030 orang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat berkunjung ke KIK, Sabtu (23/7), mengatakan, hingga Juli 2022, komitmen investasi di kawasan industri itu mencapai Rp27 triliun.
Investasi itu berasal dari 75 pelaku usaha dari berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Taiwan, Hong Kong, serta investor dari dalam negeri. Investasi di KIK tercatat menghasilkan nilai ekspor sebesar US$50 juta.
"Dari data-data itu dapat dilihat bahwa investasi dan fasilitas fiskal yang diberikan pemerintah, termasuk tax holiday berhasil mendorong peningkatan ekspor," ungkap Airlangga dalam keterangan pers.
Sebagai sebuah kawasan yang menyandang status KEK, terdapat keuntungan yang didapatkan oleh KIK jika dibandingkan dengan kawasan industri lainnya. Kelebihan tersebut berupa fasilitas fiskal dan nonfiskal, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Baca juga: Sanur Bali Ditunjuk Jadi KEK Kesehatan Pertama di Indonesia
Airlangga menambahkan, sebagai implementasi dari kebijakan tersebut, saat ini telah diajukan fasilitas fiskal berupa PPN tidak dipungut untuk Barang Kena Pajak (BKP) milik badan atau pelaku usaha di KEK Kendal.
Lebih lanjut, di KEK Kendal juga terdapat sembilan badan atau pelaku usaha yang telah memperoleh fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan di KEK. Mereka ialah PT Kawasan Industri Kendal, PT Masterkidz Indonesia, PT Maju Bersama Gemilang, PT Eclat Textile, PT Sinar Harapan Plastik, PT Auri Steel Metalindo, PT Borine Technology Indonesia, PT Global Textile, dan PT Dharma Shunli Industry.
Pemerintah bertekad mengembangkan KEK Kendal agar memberikan efek positif bagi peningkatan investasi di Indonesia. KEK Kendal ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2019.
"Perkembangan yang terlihat di KEK Kendal membuktikan bahwa kebijakan yang diambil telah memberikan hasil yang baik dan membuahkan lapangan kerja yang banyak," pungkas Airlangga. (OL-16)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong agar program-program prioritas untuk segera diselesaikan sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir.
PEMERINTAH saat ini terus bekerja secara intensif untuk membahas bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pupuk bersubsidi.
Airlangga tepis isu kenaikan rasio utang Prabowo-Gibran
Pemerintah terus berupaya untuk mengendalikan impor di tengah tantangan ekonomi saat ini. Impor Indonesia pada Mei 2024 mengalami kenaikan 14,82% dibandingkan April lalu.
Ada beberapa jenis pekerjaan yang akan tergantikan kecerdasan buatan (AI), perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengoperasikan teknologi
ADA beberapa jenis pekerjaan yang akan tergantikan dengan mesin seiring pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan perekonomian digital Indonesia terus berkembang dan akan berkontribusi besar bagi perekonomian dalam negeri.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut program makan siang bergizi gratis di pemerintahan Prabowo-Gibran belum tentu memakai susu.
Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggelar rapat terbatas (ratas) bersama menteri-menteri kabinet Indonesia Maju, pada Selasa (30/7).
PEMERINTAH berupaya untuk menarik investasi masuk ke sektor padat karya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025 masih bergantung pada situasi dan kondisi ekonomi dalam negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved