Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa sebanyak 247.918 wajib pajak (WP), baik orang pribadi maupun badan sudah mendaftarkan diri dalam program pengungkapan sukarela (PPS) sepanjang Januari sampai 30 Juni 2022.
Dari jumlah tersebut pun menghasilkan 308.059 surat keterangan atas harta para WP tersebut dengan jumlah harta yang dideklarasikan mencapai Rp594,82 triliun baik yang berada di dalam negeri dan sudah direpatriasi maupun yang masih berada luar negeri.
"Pembayaran kewajiban dari harta yang diungkapkan itu yang tadi, adalah terkumpul Rp61,01 triliun," ungkapnya dalan Konferensi Pers Program Pengungkapan Sukarela di Auditorium CBB, Jakarta, Jumat (1/7).
Secara rinci, deklarasi harta yang berasal dari dalam negeri dan yang telah direpatriasi mencapai Rp512,57 triliun, sementara harta yang dideklarasi namun berada di luar negeri mencapai Rp59,91 triliun.
Baca juga: Bantu Ditjen Pajak, BNI Buka Kerja Sama Peningkatan Layanan Nasabah
Lebih lanjut, Sri Mulyani juga melakukan perbandingan antara PPS dengan program tax amnesty (TA) sepanjang 2016-2017, di mana program TA menghasilkan 971.400 WP dengan perolehan wajib pajak sebesae Rp114,55 triliun.
Sementara itu, PPS yang hanya 6 bulan pelaksanaannya berhasil mengumpulkan 247.918 WP dengan setoran mencapai Rp61,01 triliun.
"Jadi WP dari PPS ini hampir sepertiga dari hasil TA dan setorannya mencapai 50% karena rate nya yang tinggi," kata Sri Mulyani.
Dia pun menuturkan bahwa PPS kali ini pun berbeda dengan program TA, di mana para WP kebanyakan datang secara fisik ke kantor pajak untuk mengungkapkan harta mereka. Sementara itu, PPS dapat dilakukan secara daring dan tidak membuat antrean di kantor pajak.
"Bedanya dengan TA yang lebih banyak fisik datang konsultasi, sekarang banyak yang melakukan secara online. Makanya kita enggak lihat ada pelayanan khusus terutama hari terakhir. Enggak ada antre karena mayoritas online," pungkasnya. (A-2)
Ia menuturkan, sebagai net-importir minyak dengan lifting sekitar 600 ribu barel per hari dan konsumsi mencapai 1,6 juta barel per hari.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kantor wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Kontribusi pajak kripto nasional mencapai Rp1,96 triliun hingga Februari 2026. Indodax setor Rp907,11 miliar, bukti kepatuhan industri aset digital.
Meningkatnya ketidakpastian global dinilai turut mendorong pertumbuhan sektor informal di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Lonjakan belanja negara pada awal 2026 dinilai mulai memberi dorongan nyata bagi pergerakan ekonomi domestik.
Dalam dua bulan pertama tahun anggaran, defisit APBN telah mencapai Rp135,7 triliun. Lebih parahnya, kondisi ini diiringi kontraksi penerimaan negara sebesar Rp94,3 triliun.
Terkait penugasan selanjutnya bagi Febrio dan Luky, Purbaya menyebut keduanya untuk sementara waktu belum dipindahkan ke posisi lain.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved