Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa sebanyak 247.918 wajib pajak (WP), baik orang pribadi maupun badan sudah mendaftarkan diri dalam program pengungkapan sukarela (PPS) sepanjang Januari sampai 30 Juni 2022.
Dari jumlah tersebut pun menghasilkan 308.059 surat keterangan atas harta para WP tersebut dengan jumlah harta yang dideklarasikan mencapai Rp594,82 triliun baik yang berada di dalam negeri dan sudah direpatriasi maupun yang masih berada luar negeri.
"Pembayaran kewajiban dari harta yang diungkapkan itu yang tadi, adalah terkumpul Rp61,01 triliun," ungkapnya dalan Konferensi Pers Program Pengungkapan Sukarela di Auditorium CBB, Jakarta, Jumat (1/7).
Secara rinci, deklarasi harta yang berasal dari dalam negeri dan yang telah direpatriasi mencapai Rp512,57 triliun, sementara harta yang dideklarasi namun berada di luar negeri mencapai Rp59,91 triliun.
Baca juga: Bantu Ditjen Pajak, BNI Buka Kerja Sama Peningkatan Layanan Nasabah
Lebih lanjut, Sri Mulyani juga melakukan perbandingan antara PPS dengan program tax amnesty (TA) sepanjang 2016-2017, di mana program TA menghasilkan 971.400 WP dengan perolehan wajib pajak sebesae Rp114,55 triliun.
Sementara itu, PPS yang hanya 6 bulan pelaksanaannya berhasil mengumpulkan 247.918 WP dengan setoran mencapai Rp61,01 triliun.
"Jadi WP dari PPS ini hampir sepertiga dari hasil TA dan setorannya mencapai 50% karena rate nya yang tinggi," kata Sri Mulyani.
Dia pun menuturkan bahwa PPS kali ini pun berbeda dengan program TA, di mana para WP kebanyakan datang secara fisik ke kantor pajak untuk mengungkapkan harta mereka. Sementara itu, PPS dapat dilakukan secara daring dan tidak membuat antrean di kantor pajak.
"Bedanya dengan TA yang lebih banyak fisik datang konsultasi, sekarang banyak yang melakukan secara online. Makanya kita enggak lihat ada pelayanan khusus terutama hari terakhir. Enggak ada antre karena mayoritas online," pungkasnya. (A-2)
PT Pupuk Indonesia (Persero) tercatat sebagai 20 Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2023 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
KEHADIRAN Simbara untuk komoditas nikel dan timah diyakini akan menambah pendapatan negara dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa royalti hingga Rp10 triliun.
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
USULAN untuk menekan defisit anggaran di tahun depan dinilai sulit dilakukan. Itu karena penerimaan negara dalam beberapa waktu terakhir dalam kondisi yang menantang.
BEA Cukai Batam kembali menunjukkan ketegasannya dalam menindak penyelundupan rokok ilegal. Pada Jumat (03/5), sebuah kapal cepat (high speed craft) yang membawa 184 ribu batang rokok
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI) sampai dengan Mei 2024.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan selaras dengan RAPBN 2025
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota tim Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono alias Tommy, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved