Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Pemerintah Minta DPR Setujui Penambahan Subsidi Rp520 Triliun di RAPBN 2023

Anggi Tondi Martaon
31/5/2022 13:10
Pemerintah Minta DPR Setujui Penambahan Subsidi Rp520 Triliun di RAPBN 2023
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati(MI/MOH IRFAN)

PEMERINTAH mangajukan penambahan alokasi anggaran untuk subsidi dan kompensasi di Rancang Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. DPR diminta menyetujui wacana tersebut.

"Kami meminta persetujuan kepada DPR menambah anggaran subsidi dan kompensasi yang nilainya diperkirakan untuk subsidi dan kompensasi Rp520 triliun," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5).

Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan pengajuan penambahan subsidi diajukan untuk meredam inflasi domestik. Sebab, sejumlah harga komoditas dunia naik dalam beberapa waktu terakhir.

Dia menyampaikan potensi inflasi domestik tersebut bisa diredam. Namun, dibutuhkan anggaran besar untuk subsidi dan kompensasi.

"Potensi transmisi tingginya harga komoditas global itu bisa kita redam tentu dengan konsekuensi biaya subsidi dan kompensasi yang melonjak sangat tinggi," ungkap dia.

Dia menjelaskan APBN harus berperan dalam meredam gejolak perekonomian tersebut. Sehingga, upaya mempertahankan harga energi dan kebutuhan pokok.

"APBN berperan sebagai shock absorber melindungi masyarakat agar daya belinya tidak tergerus dan melindungi momentum pemulihan ekonomi agar terjaga," ujar dia. (A-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Dwi Tupani
Berita Lainnya