Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperkirakan penerimaan pajak sepanjang 2022 mencapai Rp1.485 triliun.
Hingga 26 Mei, penerimaan pajak negara sudah mencapai Rp679,99 triliun. Adapun penerimaan Pajak sepanjang Mei-Desember 2022 dipastikan tetap tumbuh, hingga mencapai target sesuai APBN.
"Kita perkirakan target Rp1.450-1.485 triliun pada tahun ini bisa tercapai," jelas Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP Ihsan Priyawibawa dalam media briefing, Jumat (27/5).
Baca juga: Sri Mulyani: Kerja Sama Antarnegara Penting Saat Hadapi Risiko Global
Ihsan mengungkapkan bahwa kinerja penerimaan pajak yang positif turut dipengaruhi tren peningkatan harga komoditas. Lalu, didorong tingkat permintaan domestik dan luar negeri, yang juga membaik.
Sepanjang Januari-April 2022, penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan (PPh) nonmigas senilai Rp382,84 triliun. Diikuti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM sebesar Rp192,12 triliun.
Baca juga: Presiden: Jangan Pakai APBN, APBD untuk Beli Barang Impor
Kemudian, PPh Migas senilai Rp30,66 triliun dan pajak lainnya dengan Rp2,43 triliun. "Ada lonjakan yang tinggi di April hingga Rp245 triliun. Memang pertumbuhan tinggi ini dari PPh Badan Tahunan," imbuhnya.
Dirinya menyoroti salah satu komoditas unggulan Indonesia, yakni minyak kelapa sawit (CPO), yang hingga akhir April 2022 tumbuh 140%. "Penerimaan pajak CPO ini membantu penerimaan kami sampai April," pungkas Ihsan.(OL-11)
Ia menuturkan, sebagai net-importir minyak dengan lifting sekitar 600 ribu barel per hari dan konsumsi mencapai 1,6 juta barel per hari.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kantor wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Kontribusi pajak kripto nasional mencapai Rp1,96 triliun hingga Februari 2026. Indodax setor Rp907,11 miliar, bukti kepatuhan industri aset digital.
Meningkatnya ketidakpastian global dinilai turut mendorong pertumbuhan sektor informal di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Lonjakan belanja negara pada awal 2026 dinilai mulai memberi dorongan nyata bagi pergerakan ekonomi domestik.
Dalam dua bulan pertama tahun anggaran, defisit APBN telah mencapai Rp135,7 triliun. Lebih parahnya, kondisi ini diiringi kontraksi penerimaan negara sebesar Rp94,3 triliun.
Terkait penugasan selanjutnya bagi Febrio dan Luky, Purbaya menyebut keduanya untuk sementara waktu belum dipindahkan ke posisi lain.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved