Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambut baik dukungan Badan Anggaran DPR RI atau Banggar yang menyetujui usulan Kementerian Keuangan soal penambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp350 triliun.
Dengan penambahan belanja tersebut, pemerintah menjamin tidak ada kenaikan harga pada bahan bakar minyak (BBM) pertalite hingga elpiji 3 kilogram (kg) pada tahun ini.
“Persetujuan DPR memastikan bahwa BBM, elpiji dan listrik yang disubsidi tidak naik. Ini bukti negara hadir karena tidak ingin membebani rakyat di tengah persoalan pangan dan energi global,” kata Erick dalam keterangan resmi, Jumat (20/5).
Kementerian BUMN lewat Pertamina dan PLN, lanjut Erick, akan fokus dalam menjaga ketersediaan energi di tengah meroketnya harga minyak dunia karena adanya konflik antara Rusia dan Ukraina.
Baca juga : Larangan Ekspor CPO Dicabut, Kemendag Cabut Permendag Nomor 22 Tahun 2022
Sebelumnya, isu kenaikan pertalite, elpiji dan listrik sempat dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada (1/4) lalu. Ia berujar, banyak negara dunia sudah menaikkan harga komoditas energinya karena adanya gejolak global akibat konflik Rusia-Ukraina. Harga minyak mentah dunia menembus di atas US$100 per barel.
Namun, pada Rapat Paripurna DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pemulihan ekonomi masih ditahap awal akibat pandemi, sehingga perlu dijaga daya beli masyarakat dengan tidak menaikkan kebutuhan energi
"Itu tujuan yang kita sampaikan ke DPR dan kita mendapatkan persetujuan untuk menambahkan belanja Rp393 triliun, dengan Rp350 triliun di antaranya untuk susbidi dan kompensasi energi," jelasnya.
Pemerintah dan DPR juga sepakat bahwa harga listrik untuk pelanggan 3.000 VA ke atas dilakukan tariff adjustment atau penyesuaian harga listrik pada tahun ini. Menurutnya, kewenangan untuk menaikan tarif listrik berada di tangan PLN dan Kementerian ESDM. (OL-7)
Jika subsidi BPJS Kesehatan dipangkas demi Makan Bergizi Gratis, perbaikan kinerja keuangan yang sedang dilakukan BPJS Kesehatan juga berpotensi terganggu.
Disperindag Jabar masih menunggu salinan aturan terkait kenaikan HET MinyaKita.
PT Pertamina melalui anak usahanya Pertamina Patra Niaga akan mengikuti arahan pemerintah terkait pembatasan BBM bersubsidi.
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
RENCANA pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus mendatang akan menambah beban masyarakat kelas menengah.
IAW berharap dalam rotasi di tubuh Polri saat ini mampu menciptakan citra polisi yang lebih baik lagi.
Mulai 1 Agustus 2024, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia mengalami penyesuaian yang cukup signifikan.
Pertamina Patra Niaga terus menerapkan pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda empat.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak terburu-buru membuat keputusan pembatasan distribusi BBM bersubsidi.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta pemerintah segera melakukan sosialisasi terkait wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
IHWAL rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi, saat ini pemerintah dan PT Pertamina tengah memverifikasi data penerima subsidi BBM jenis pertalite dan solar.
Pembatasan pembelian BBM subsidi memerlukan pendataan secara akurat supaya tepat sasaran. Pasalnya, sekitar 80% pasokan pertalite masih ditenggak oleh orang kaya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved