Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Pertamina menyatakan telah mengatasi kekurangan pasokan bahan bakar minyak (BBM) terutama jenis Pertalite dan Solar di beberapa lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Irto P Gintings, Pjs Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading Pertamina, mengatakan pasokan BBM
subsidi ke SPBU saat ini sudah lancar kembali. Stok Solar dan Pertalite dalam posisi aman.
"Pertamina juga terus memonitor secara real time dan memasok SPBU yang stoknya sudah mulai menipis untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat," ujar Irto di Jakarta, Rabu.
Terhambatnya pasokan BBM subsidi ke SPBU adalah bagian dari respons kenaikan harga BBM jenis Pertamax pada Jumat (1/4/2022), sehingga pengguna kendaraan migrasi (shifting) ke Pertalite. Sejak Jumat pekan lalu, Pertamina juga menyiagakan terminal (BBM) hingga 24 jam untuk mengisi SPBU yang kekurangan pasokan.
"Saat ini kami terus memenuhi kebutuhan SPBU dan memonitor seluruh rantai distiribusi sebagai antisipasi menyeimbangkan antara konsumsi dan distribusi ke SPBU,"; katanya.
Irto mengakui secara umum terjadi tren peningkatan konsumsi BBM masyarakat dengan terus terkendalinya pandemi COVID-19. Apalagi, tren
rerata konsumsi mulai menyerupai tahun 2019.
"Pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5 % turut mendorong aktivitas logistik kendaraan angkutan dan ekonomi masyarakat
sehingga turut menyumbang peningkatan konsumsi BBM," katanya.
Menurut Irto, pada Jumat dan Sabtu pekan lalu, Pertalite sempat ada peningkatan permintaan, mengingat mobilisasi masyarakat juga tinggi.
Sementara hari Minggu konsumsi sudah melandai.
"Potensi peralihan dari Pertamax ke Pertalite mungkin ada, namun belum bisa kita lihat dalam 2-3 hari setelah penyesuaian harga. Ini masih sementara saja, nanti akan kita lihat dalam 1-2 minggu trennya," kata dia.
Terkait Solar, Irto mengatakan penyaluran Solar subsidi sesuai regulasi Perpres No 191 Tahun 2014. Volume Solar subsidi mengikuti alokasi yang diberikan Pemerintah. Pertamina sudah menyalurkan 11 % kelebihan kuota untuk menormalisasi antrean.
"Saat ini kami terus berkoordinasi dengan BPH Migas untuk memastikan alokasi kuota. Dan dalam rangka satgas RAFi, kami saat ini terus menyalurkan Solar subsidi bagi SPBU terutama di jalur-jalur logistik dan jalur utama," ujarnya.
Menanggapi masalah stok BBM tersebut, peneliti ReforMiner Institute Zainul Arifin menilai terhambatnya pasokan BBM subsidi ke SPBU lebih karena stok yang belum datang.
"Namun karena momentumnya (bersamaan dengan kenaikan harga Pertamax) kemudian bergulir sedemikian rupa di media sosial menjadi
ramai," ujar Zainul.
Zainul menyebutkan kasus kekurangan BBM subsidi pada beberapa SPBU mesti jadi pelajaran semua pihak bahwa sebelum ada kenaikan harga, stok BBM harus siap. Selain itu, harus ada instruksi tegas pada semua SPBU dan komunikasi publik yang baik tetap perlu dilakukan.
"Secara teori, pada saat panik perilaku konsumen cenderung tidak terduga. Ini yang semestinya diantisipasi oleh produsen agar kejadian
serupa tidak terulang," ujarnya.
Secara terpisah Jugi Prajogio, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) periode 2007-2001 dan 2017-2021, mengatakan setiap SPBU sudah sangat mumpuni untuk mengantisipasi kekurangan pasokan. Apalagi Solar subsidi sudah ada kuotanya.
"Untuk menaikkan kuota Pertalite juga menjadi susah pada kondisi saat ini karena akan menjadi beban Pertamina dan Pemerintah," ujar
Jugi dalam keterangan tertulis. (Ant/E-1)
Proyek hilirisasi tahap kedua ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
DI tengah meningkatnya dampak perubahan iklim yang semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari, momentum Hari Bumi menjadi pengingat bahwa aksi nyata tidak lagi dapat ditunda.
Di salah satu stasiun pengumpul migas, Nadia Silvia menjalankan tugasnya sebagai operator di Stasiun Pengumpul Bambu Besar Pertamina EP Field Subang.
PT Pertamina mengapresiasi dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan Elpiji. Hal itu dilakukan melalui sinergi bersama aparat penegak hukum.
Jaksa Penuntut Umum menuntut lima terdakwa dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dengan hukuman penjara antara 6 hingga 12 tahun
Pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan alasan di balik kebijakan penyesuaian harga tersebut kepada publik.
Berkaca kepada teori ekonomi, katanya, subsidi yang diberikan kepada komoditas itu sampai kapanpun pasti akan ada celah pemanfaatan.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved