Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas Beny Witjaksono
mengatakan investasi pengelolaan dana haji bisa memberikan dampak sosial kepada masyarakat.
"Investasi pengelolaan dana haji didasarkan pada tiga tujuan besar yaitu Social Development Goals (SDGs), Maqashid Syariah, dan
responsible investment. Secara keseluruhan, ketiga tujuan ini membangun suatu segitiga kongruensi yang utuh dan memiliki pokok yang
bersifat holistik," kata Beny dalam pernyataan di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan pengelolaan dana haji bisa mendukung pelaksanaan SDGs yang selaras dengan faedah-faedah suportif sosial, lingkungan, dan ekonomi, yang saling beririsan.
Selain itu pengelolaan dana haji juga dilandaskan pada prinsip Maqashid Syariah yang merupakan implementasi dari ekonomi keuangan Islam yang mengonsolidasikan aspek niaga maupun kordial.
Terkait aktivitas investasi, lanjut Beny, kedua tujuan tersebut disempurnakan dalam konsep investasi yang bertanggung jawab untuk mendukung SDGs melalui strategi Socially Responsible Investment (SRI), Social Impact Investment (SII), dan Environment-Social Governance (ESG).
Untuk mewujudkan dampak sosio-ekonomis ini, maka investasi dana haji berperan dalam perkembangan ekonomi makro untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengentaskan kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, serta memulihkan distribusi pendapatan dan kekayaan.
Selain itu, menurut Beny, investasi juga dapat untuk meningkatkan kemajuan ekonomi dengan menurunkan derajat in-efektivitas, mencegah adanya defisit anggaran, dan mengurangi anggaran belanja pemerintah.
Dari sisi mikro, investasi dana haji juga dapat memberikan andil yang signifikan, salah satunya dalam meningkatkan surplus produsen dengan
menurunkan biaya produksi dan margin pembiayaan.
Kemudian meningkatkan surplus konsumen dengan meningkatnya suplai barang privat dan publik serta menjaga sustainabilitas nasional dengan meningkatkan kegiatan sosial-keagamaan dan keimanan.
"Berbagai pembahasan investasi dana haji dari sudut pandang SII dan SRI ini merupakan bentuk peningkatan perekonomian dan perbaikan
kesejahteraan sosial-ekonomi-keagamaan yang sesuai dengan esensi Pancasila sila kelima yaitu adil dan merata," katanya.
Saat ini bentuk pengelolaan dana haji yang dilakukan BPKH mencakup investasi Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam bentuk Project-Based Sukuk (PBS), Sukuk Korporasi, Sukuk Permodalan Nasional Madani (PNM), dan lain-lain. (Ant/E-1)
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Realisasi investasi di DKI Jakarta menjadi yang tertinggi nomor dua di Indonesia setelah Jawa Barat, dengan nilai investasi hingga semester I 2024 mencapai Rp120 triliun.
INCREMENTAL Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia dinilai masih perlu diperbaiki guna mendorong investasi yang lebih efisien di Tanah Air.
Indonesia mempunyai hubungan sejarah yang panjang dengan negara-negara Teluk seperti Saudi Arabia, Ini Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Oman, dan Kuwait.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan penghargaan khusus dalam Best Insurance Awards 2024 yang diselenggarakan oleh Investortrust
BPKH tengah merancang skema untuk mengurangi proporsi subsidi nilai manfaat dalam BPIH secara gradual.
BPKH telah membukukan nilai manfaat sebesar Rp10,93 triliun di tahun 2023. Nilai tersebut telah melampaui nilai manfaat yang di tahun 2022 yaitu sebesar Rp10,13 triliun
Panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 akan membongkar kotak pandora pengalihan kuota haji.
Ashabul Kahfi menilai perlu dipisah lantaran dualisme pengelolaan terjadi antara Kementerian Agama dan Badan Pengelolaan Keuangan Haji.
PEMBAHASAN besaran biaya haji tahun 2024 oleh Kementerian Agama dan DPR RI mencuatkan perdebatan serius terkait kebijakan yang seharusnya mendorong keberpihakan kepada rakyat.
Menurut Ace, secara umum penyelenggaraan haji yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Agama selama ini terus mengalami peningkatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved