Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Januari 2022 mengalami surplus sebesar Rp28,9 triliun, atau 0,16% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Capaian itu disebut sebagai pembalikkan kondisi perekonomian yang jauh lebih baik dibanding Januari 2021.
"(Januari) tahun lalu APBN mengalami defisit Rp45,5 triliun, ini cukup tinggi karena kenaikannya mencapai 30%. Sekarang kita mengalami suprlus Rp28,9 triliun, berarti terjadi perbaikan hingga 163,5%," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Selasa (22/2).
Capaian surplus APBN itu ditopang oleh pendapatan negara yang tercatat Rp156 triliun, lebih tinggi dari belanja negara yang sebesar Rp127,2 triliun. Kinerja pendapatan itu mengalami pertumbuhan 54,9% dibanding Januari 2021, dan belanja negara mengalami penurunan 13%.
Sri Mulyani memerinci, kinerja pendapatan negara didorong oleh performa apik penerimaan pajak, di mana realisasinya mencapai Rp109,1 triliun, atau 8,6% dari target di 2022 yang sebesar Rp1.265 triliun. Penerimaan pajak itu tercatat tumbuh 59,4% dari capaian Januari 2021.
"Kenaikan luar biasa tinggi dari penerimaan pajak ini suatu yang kami syukuri, dan di sisi lain kami waspadai. Sebab kenaikan ini tidak akan terus menerus berlangsung," jelasnya.
Lalu penerimaan kepabeanan dan cukai juga tercatat mengalami pertumbuhan 99,4% dari Rp12,5 triliun di 2021 menjadi Rp24,9 triliun di Januari 2022. Kinerja penerimaan itu setara 10,2% dari target di APBN 2022 sebesar Rp245 triliun. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp22 triliun, tumbuh 11,4% dari realisasi Januari 2021 yang hanya Rp19,7 triliun.
Baca juga : Kurs Rupiah Ditutup Melemah di Level Rp14.327
Sedangkan capaian belanja negara berasal dari realisasi belanja pemerintah pusat yang tercatat Rp72,2 triliun, setara 3,7% dari target APBN 2022 sebesar Rp1.944,5 triliun. Realisasi itu mengalami penurunan 24% dari belanja pemerintah pusat di Januari 2021 yang tercatat Rp95,1 triliun.
Sedangkan belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mengalami pertumbuhan 7,5% dari Rp51,1 triliun di Januari 2021 menjadi Rp54,9 triliun di Januari 2022. Naiknya realisasi belanja TKDD didorong oleh membaiknya penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) ketimbang periode yang sama di 2021.
"Jadi kalau kita lihat dari sisi belanja, memang dibandingkan tahun lalu jumlah volumenya lebih kecil. Itu karena pada awal tahun lalu kita melakukan belanja yang sangat besar," jelas Sri Mulyani.
Dengan kinerja pendapatan dan belanja negara tersebut, lanjut Sri Mulyani, keseimbangan primer APBN Januari 2022 tercatat mengalami surplus sebesar Rp49,4 triliun, atau tumbuh hingga 333,7% dari Januari 2021 yang mengalami defisit Rp20,8 triliun. "Kita belum menerbitkan SUN. Dalam situasi belum mengeluarkan SUN, kita masih punya SiLPA Rp25,59 triliun," imbuh Sri Mulyani.
"Ini adalah cerita dari APBN Januari yang kita awali dengan sebuah cerita yang sangat positif dari pemulihan ekonomi, dukungan APBN untuk masyarakat, maupun dalam melindungi masyarakat dari sisi kesehatan, dan melindungi dari guncangan harga minyak dan komoditas yang luar biasa tinggi," pungkasnya. (OL-7)
Ia menuturkan, sebagai net-importir minyak dengan lifting sekitar 600 ribu barel per hari dan konsumsi mencapai 1,6 juta barel per hari.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kantor wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Kontribusi pajak kripto nasional mencapai Rp1,96 triliun hingga Februari 2026. Indodax setor Rp907,11 miliar, bukti kepatuhan industri aset digital.
Meningkatnya ketidakpastian global dinilai turut mendorong pertumbuhan sektor informal di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Lonjakan belanja negara pada awal 2026 dinilai mulai memberi dorongan nyata bagi pergerakan ekonomi domestik.
Dalam dua bulan pertama tahun anggaran, defisit APBN telah mencapai Rp135,7 triliun. Lebih parahnya, kondisi ini diiringi kontraksi penerimaan negara sebesar Rp94,3 triliun.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved