Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Januari 2022 mengalami surplus sebesar Rp28,9 triliun, atau 0,16% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Capaian itu disebut sebagai pembalikkan kondisi perekonomian yang jauh lebih baik dibanding Januari 2021.
"(Januari) tahun lalu APBN mengalami defisit Rp45,5 triliun, ini cukup tinggi karena kenaikannya mencapai 30%. Sekarang kita mengalami suprlus Rp28,9 triliun, berarti terjadi perbaikan hingga 163,5%," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Selasa (22/2).
Capaian surplus APBN itu ditopang oleh pendapatan negara yang tercatat Rp156 triliun, lebih tinggi dari belanja negara yang sebesar Rp127,2 triliun. Kinerja pendapatan itu mengalami pertumbuhan 54,9% dibanding Januari 2021, dan belanja negara mengalami penurunan 13%.
Sri Mulyani memerinci, kinerja pendapatan negara didorong oleh performa apik penerimaan pajak, di mana realisasinya mencapai Rp109,1 triliun, atau 8,6% dari target di 2022 yang sebesar Rp1.265 triliun. Penerimaan pajak itu tercatat tumbuh 59,4% dari capaian Januari 2021.
"Kenaikan luar biasa tinggi dari penerimaan pajak ini suatu yang kami syukuri, dan di sisi lain kami waspadai. Sebab kenaikan ini tidak akan terus menerus berlangsung," jelasnya.
Lalu penerimaan kepabeanan dan cukai juga tercatat mengalami pertumbuhan 99,4% dari Rp12,5 triliun di 2021 menjadi Rp24,9 triliun di Januari 2022. Kinerja penerimaan itu setara 10,2% dari target di APBN 2022 sebesar Rp245 triliun. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp22 triliun, tumbuh 11,4% dari realisasi Januari 2021 yang hanya Rp19,7 triliun.
Baca juga : Kurs Rupiah Ditutup Melemah di Level Rp14.327
Sedangkan capaian belanja negara berasal dari realisasi belanja pemerintah pusat yang tercatat Rp72,2 triliun, setara 3,7% dari target APBN 2022 sebesar Rp1.944,5 triliun. Realisasi itu mengalami penurunan 24% dari belanja pemerintah pusat di Januari 2021 yang tercatat Rp95,1 triliun.
Sedangkan belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mengalami pertumbuhan 7,5% dari Rp51,1 triliun di Januari 2021 menjadi Rp54,9 triliun di Januari 2022. Naiknya realisasi belanja TKDD didorong oleh membaiknya penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) ketimbang periode yang sama di 2021.
"Jadi kalau kita lihat dari sisi belanja, memang dibandingkan tahun lalu jumlah volumenya lebih kecil. Itu karena pada awal tahun lalu kita melakukan belanja yang sangat besar," jelas Sri Mulyani.
Dengan kinerja pendapatan dan belanja negara tersebut, lanjut Sri Mulyani, keseimbangan primer APBN Januari 2022 tercatat mengalami surplus sebesar Rp49,4 triliun, atau tumbuh hingga 333,7% dari Januari 2021 yang mengalami defisit Rp20,8 triliun. "Kita belum menerbitkan SUN. Dalam situasi belum mengeluarkan SUN, kita masih punya SiLPA Rp25,59 triliun," imbuh Sri Mulyani.
"Ini adalah cerita dari APBN Januari yang kita awali dengan sebuah cerita yang sangat positif dari pemulihan ekonomi, dukungan APBN untuk masyarakat, maupun dalam melindungi masyarakat dari sisi kesehatan, dan melindungi dari guncangan harga minyak dan komoditas yang luar biasa tinggi," pungkasnya. (OL-7)
PT Pupuk Indonesia (Persero) tercatat sebagai 20 Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2023 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
KEHADIRAN Simbara untuk komoditas nikel dan timah diyakini akan menambah pendapatan negara dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa royalti hingga Rp10 triliun.
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
USULAN untuk menekan defisit anggaran di tahun depan dinilai sulit dilakukan. Itu karena penerimaan negara dalam beberapa waktu terakhir dalam kondisi yang menantang.
BEA Cukai Batam kembali menunjukkan ketegasannya dalam menindak penyelundupan rokok ilegal. Pada Jumat (03/5), sebuah kapal cepat (high speed craft) yang membawa 184 ribu batang rokok
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI) sampai dengan Mei 2024.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved