Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTORAT Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Komisi IV DPR RI berkesempatan meninjau peternakan sapi milik Gapoktan Margo Rukun di Desa Kunti kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada Minggu (12/12) dalam kunjungan kerja spesifik.
Direktur Jenderal PKH, Nasrullah mengajak peternak untuk mengembangkan korporasi. Ia menyebut, penerapan sistem pengembangan kawasan peternakan terpadu juga akan bisa memaksimalkan potensi lokal yang ada.
"Melalui pengembangan korporasi peternakan bisa menjadi langkah startegis meningkatkan nilai produksi dalam negeri dengan adanya sinergi dan kolaborasi antar pihak dari hulu sampai ke hilir," jelas Nasrullah.
Ia menambahkan, pendampingan usaha peternakan juga perlu terus dilakukan dalam memberdayakan kelompok peternak. Misalnya seperti, optimalisasi produksi ternak, akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), program kemitraan atau skema kredit lain yang terjangkau oleh peternak.
"Sehingga dapat mengembangkan usaha pengolahan hasil ternak, usaha pakan dan akses pemasaran," imbuh Nasrullah.
Nasrullah mengatakan, pemenuhan ketersediaan pakan secara berkelanjutan dalam tingkatan konsep dan aplikasi perlu dukungan seluruh pemangku kepentingan. Termasuk akademisi (penelitian lembaga, universitas), sektor bisnis (Industri peternakan), pemerintah (pusat dan daerah) dan masyarakat.
Lantaran, perlu adanya formula dalam pengembangan pakan dari perguruan tinggi dengan berbagai riset untuk diformulasikan secara tersistem agar bisa menyelesaikan persoalan ternak yang ada.
Oleh karena itu, pada kegiatan kunjungan kerja Ditjen PKH Kementan bersama Komisi IV DPR RI juga dilakukan Penandatangan Kerja Sama (PKS) antara Ditjen PKH Kementan dan Universitas Sebelas Maret (UNS).
Kerja sama ini dimaksudkan untuk mempererat koordinasi dalam rangka pendampingan pelaksanaan kegiatan pengembangan desa korporasi serta kegiatan peternakan.
Dekan Faperta UNS, Samanhudi menyatakan, kesiapannya untuk mendampingi peternak yang berada di lima titik di Kabupaten Boyolali.
Ia mengaku, ini merupakan salah satu bentuk pendampingan kepada peternak dalam Penguatan Pakan Ternak melalui penerapan hasil riset pemberian pakan ternak yang tepat.
"Insya Allah dengan telah ditandatangani PKS ini, UNS dapat melakukan pendampingan pelaksanaan program pengembangan desa korporasi serta kegiatan di bidang peternakan," tuturnya. (RO/OL-09)
Berkat sumbangannya pada Pembangunan Nasional tersebut, Presiden Jokowi dianugerahi penghargaan sebagai Bapak Konstruksi Indonesia. Presiden mengatakan sejak awal kepemimpinannya
Untuk menghadapi ancaman kelaparan global, Kementerian Pertanian melakukan berbagai langkah strategis.
Kementan terus mendorong program perluasan Areal Tanam (PAT) Padi
Menurut Kementan tidak ada cara lain menghindari krisisi pangan selain mengebut program pompanisasi dan oplah.
DIREKTUR Jenderal (Dirjen) Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto menyatakan bahwa kenaikan harga cabai rawit merah karena faktor kekeringan.
WAKIL Menteri Pertanian Sudaryono menekankan pentingnya peningkatan populasi ternak melalui Inseminasi Buatan (IB).
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved