Hadapi Silver Economy, Bappenas Luncurkan Stranas Kelanjutusiaan

SEBAGAI negara keempat dengan populasi terbesar dunia, sekitar 270 juta jiwa, Indonesia mendekati cepatnya penuaan penduduk. Pada 2020, penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia mencapai 26,4 juta jiwa.

Kementerian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan, pada 2045 mendatang, penduduk lansia akan berjumlah sekitar 61,4 juta jiwa atau sekitar 20%-25% dari total penduduk.

“Indonesia diprediksi menjadi negara dengan silver economy terbesar setelah Tiongkok dan Jepang," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Webinar Peluncuran dan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional (Stranas) Kelanjutusiaan yang digelar secara daring, Kamis (18/11).

"Untuk itu, sekarang adalah waktu yang penting untuk mulai mengembangkan berbagai kebijakan multisektor yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan agar kita siap menghadapi penuaan penduduk,” jelas Suharso.

Salah satu strategi menghadapi penuaan penduduk adalah digitalisasi yang memudahkan lansia untuk mengakses layanan kesehatan, finansial, hingga sosial, sekaligus mengurangi kontak fisik dan risiko penularan Covid-19. Terlebih, literasi digital lansia saat ini masih relatif rendah, yakni 46,68% pada 2020.

Untuk itu,Kementerian PPN/Bappenas mengusung digitalisasi Sistem Informasi Lanjut Usia atau SILANI dalam bentuk aplikasi berbasis website untuk pemutakhiran data lansia, rujukan layanan, dan manajemen kasus, serta berbasis android yang dapat diakses lansia di wilayah uji coba.

Digitalisasi SILANI memudahkan pelaksanaan Layanan Lansia Terintegrasi berdasarkan kajian human factor study.

“Layanan Lansia Terintegrasi perlu dukungan konkret pemerintah daerah hingga tercermin dalam kebijakan berkelanjutan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak lansia," jelas Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungky Sumadi.

"Dengan Stranas Kelanjutusiaan ini, kita mendorong komitmen lintas stakeholder, baik pemerintah dan swasta di tingkat pusat, daerah, maupun komunitas untuk menyejahterakan lansia kita,” Pungky.

Pada 2019, SILANI memulai pendataan lansia di tujuh desa/kelurahan di DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Bali pada 2019.

“Perlu perbaikan tata kelola pemenuhan hak lanjut usia, di mana digitalisasi layanan membuka pemahaman mendalam bagi lansia sendiri terkait haknya dan akan menjadi peluang bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam memberikan pelayanan lansia terintegrasi,” pungkas Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas  Maliki.

Pernyataan Maliki disampaikan dalam webinar bersama Asian Development Bank melalui the Japan Fund for Poverty Reduction dan the Republic of Korea e-Asia Knowledge Partnership Fund tersebut. (RO/OL-09)