Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH menjanjikan peningkatan kapasitas produksi tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua menjadi lebih dari 3,8 juta ton. Mengingat, banyaknya protes terkait pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan hasil tambang (smelter) PTFI di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur.
"Insyaallah doakan agar secepatnya kapasitas produksi copper Freeport dari 3 juta, kita tingkatkan jadi 3,8 juta (ton) atau menjadi 4 juta (ton)," ujar Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers virtual, Rabu (27/10).
"Sisa itulah kemudian yang akan dibangun smelternya di Papua. Sejak saya masuk anggota kabinet, saya sudah memperjuangkan ini agar salah satu smelter Freeport dibangun di Papua," imbuhnya.
Baca juga: Jokowi: Alih Kelola Freeport Hingga Blok Rokan Bukti Keseriusan Hilirisasi
Bahlil mengaku pihaknya menerima banyak protes dari berbagai kalangan di Papua. Mulai dari pengusaha, organisasi kepemudaan, masyarakat adat, hingga intelektual, yang mempertanyakan belum dibangunnya smelter di Tanah Papua.
"Saya mengikuti betul dinamika di Papua dan Papua Barat, khususnya terkait aspirasi yang disampaikan saudara-saudara saya. Baik itu Kadin, asosiasi, organisasi adat, bahkan sebagian kelompok intelektual. Itu menyampaikan saran, kenapa smelter dibangun di Gresik?," papar Bahlil.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pembangunan smelter di Gresik sudah direncanakan sejak 2017-2018 lalu. Adapun wilayah Gresik dipilih lantaran saat itu infrastruktur di Papua dinilai belum mumpuni, khususnya terkait akses kelistrikan.
Baca juga: Bangun Smelter Single Line Terbesar, Freeport Kucurkan Rp42 Triliun
Pihaknya pun telah melakukan komunikasi intens dengan Presiden Joko Widodo terkait protes masyarakat Papua soal pembangunan smelter di Papua. Pemerintah dikatakannya telah merumuskan sejumlah langkah komprehensif, termasuk melibatkan PTFI dan Kementerian ESDM.
Dalam hal ini, untuk memenuhi aspirasi masyarakat Papua, dengan mendorong kapasitas produksi tembaga PTFI, agar sebagian bisa diolah smelter di Papua. Saat ini, kapasitas produksi tembaga PTFI mencapai 3 juta ton. Dengan rincian, sekitar 1,3 juta ton untuk memenuhi kebutuhan pabrik eksisting di Papua.
Adapun sisanya 1,7 juta ton akan masuk ke smelter di Gresik, yang baru diresmikan pembangunannya oleh Presiden pada Oktober lalu. Bahlil juga meminta masyarakat Papua untuk mendukung rencana pembangunan smelter di Bumi Cendrawasih.(OL-11)
Korban bernama ABDUL MUZAKIR, lahir di Lendang Nangka, 21 Juni 1992, beragama islam, beralamat di jalan paradiso distrik dekai, kabupaten yahukimo dan berkerja sebagai supir truk.
BMKG memprediksi adanya bibit siklon tropis berkekuatan 95W yang terdeteksi di Samudra Pasifik Utara Papua
Aksi fashion show Papua Youth Creative Hub di Hari Anak Nasional buat Jokowi kagum
1.000 peserta didik SD-SMP Provinsi Papua terima program Indonesia Pintar
Wilayah Pantai Timur, Sarmi, Papua, diguncang gempa tektonik dengan kekuata 5,3 magnutudo, pada Rabu (24/7) pukul 07.22.09 WIB. Itu tidak berpotensi tsunami.
Presiden Joko Widodo meninjau secara langsung Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio putaran kedua di Posyandu Rawajali III, Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (23/7).
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved