Perusahaan Norwegia Lepas Aset Korporasi terkait Permukiman Ilegal Israel

PERUSAHAAN pengelola dana pensiun terbesar Norwegia, Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap (KLP), melakukan divestasi atau melepas aset di 16 korporasi, termasuk raksasa telekomunikasi Motorola. Ini dilakukannya terkait dengan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat.

"Motorola dan perusahaan lain berisiko terlibat dalam pelanggaran hukum internasional di (wilayah) Palestina yang diduduki," demikian pernyataan resmi KLP, yang mengelola aset senilai sekitar US$95 miliar.

Sebelumnya, PBB, pada Februari 2020, mengumumkan daftar 112 perusahaan, seperti Airbnb, Expedia, Motorola, dan Tripadvisor, yang kegiatan mereka terkait dengan permukiman ilegal Israel menurut hukum internasional. Pemerintah Israel mengecam publikasi daftar tersebut dan menyebutnya sebagai upaya tercela.

Terkait Motorola, KLP menyebut divestasi dilakukan dengan alasan perusahaan itu menyediakan perangkat lunak yang digunakan dalam pengawasan perbatasan. "Divestasi dari Motorola Solutions merupakan keputusan yang sangat terkait langsung atas peran pengawasannya di wilayah pendudukan (di Tepi Barat)," menurut pernyataan KLP.

KLP juga melakukan divestasi aset dari operator telekomunikasi yang menawarkan layanan di Tepi Barat, di antaranya Altice Europe, Bezeq, Cellcom Israel, dan Partner Communications. Alasannya, perusahaan-perusahaan itu berkontribusi untuk membuat permukiman menjadi tempat tinggal yang menarik.

Selain itu, divestasi dilakukan terhadap aset di lima bank yang memfasilitasi atau membiayai pembangunan perumahan dan infrastruktur di wilayah pendudukan di Tepi Barat, serta grup konstruksi, termasuk perusahaan multinasional Prancis, Alstom. Meski demikian, perusahaan dana investasi negara yang merupakan terbesar di dunia itu tetap mengecualikan beberapa perusahaan yang pernah punya koneksi ke pemukiman Israel di masa lalu.

Pada akhir Juni, KLP juga mengumumkan divestasi pelabuhan India dan grup logistik Adani Ports karena hubungannya dengan junta militer Myanmar. PBB sudah menganggap pendudukan Israel di wilayah Palestina ilegal.