Luhut : Negara Kesulitan Cari Investasi US$1Miliar

MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan betapa negara kesulitan dalam mencari dana investasi asing sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp14,3 triliun di tengah pandemi. Oleh karenanya dia mendorong pemanfaatan produk lokal agar bisa melahirkan investasi.

Luhut menyampaikan, dari Rp1.300 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja barang dan modal bisa dimaksimalkan sebesar US$22 miliar atau sekitar Rp316 triliun untuk investasi produk buatan anak bangsa.

"Ini betapa susahnya cari investasi US$1 miliar dari luar. Tetapi, APBN kita Rp22 miliar dalam setahun bisa kita investasikan untuk produk dalam negeri. Dengan upaya ini, Indonesia akan maju," kata Luhut dalam festival Joglosemar : Artisan of Java secara virtual, Kamis (20/5).

Luhut pun menilai bahwa K/L pemerintah sendiri masih belum optimalkan APBN belanja barang dan modal dalam pemanfaatan produk lokal. Dia pun menegaskan, jika negara bisa mengoptimalkan potensi dana dalam pembelian produk lokal, maka dalam lima tahun bakal bisa mendapatkan investasi lebih dari US$100 miliar.

"Kalau US$22 miliar itu bisa dijalankan baik, dalam lima tahun saja menjadi US$100 miliar lebih. Anda boleh cek betapa sulitnya mendapatkan US$100 miliar investasi dalam lima tahun. Tapi di depan mata kita sendiri ada, namun kurang dimanfaatkan," tegas Luhut.

Baca juga : RNI Targetkan Produksi Gula Capai 282 Ribu Ton dari Jawa

Adapun diakuinya potensi investasi dalam negeri US$22 miliar itu didapat dari penelusuruan Kemenko Marves dari dana Rp 1.300 triliun belanja barang dan modal negara per tahun. Seharusnya, taksiran angka tersebut bisa digunakan negara dalam menciptakan peluang investasi, lewat produk-produk UMKM.

"Belanja modal barang APBN itu ada Rp 1.300 triliun. Saya minta staff saya untuk menyisir mana yang bisa dibuat dalam negeri, dari angka yang kita dapat ada Rp 470 triliun yang sebetulnya bisa dibuat di dalam negeri. Lalu saya minta coba disisir lagi, paling rendah Rp300 triliun itu," ungkap Luhut.

Luhut mengatakan, atas penemuan tidak maksimalnya pemanfaatan pembelian produk dalam negeri, dia mengadukan ke Presiden Joko Widodo. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pun diminta untuk mengaudit di setiap K/L perihal seberapa besar penggunaan produk lokal agar bisa memaksimalkan penggunaan bangga buatan Indonesia

"Masih banyak teman-teman (K/L) belum melaksanakan ini secara efisien. Oleh karena itu saya lapor ke presiden beberapa waktu lalu, perlu ada audit oleh BPKP di setiap K/L soal berapa banyak merela menggunakan produk dalam negeri," pungkasnya. (OL-2)