Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT energi yang juga pernah menjabat sebagai Anggota Komisi VII DPR periode 2014-2019, Kurtubi mengatakan insiden kebakaran dan ledakan di Kilang Balongan, Indramayu, Jawa Barat, bisa menghambat megaproyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina.
"Jadwalnya pasti akan molor. Perkiraan saya memperbaiki tangki yang rusak parah butuh waktu lama untuk bisa berfungsi normal kembali," kata Kurtubi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (30/3).
RDMP Kilang Balongan merupakan salah satu proyek strategis nasional dalam rangka pengembangan kilang di Indonesia. Mengutip informasi dari laman resmi Pertamina, pengerjaan proyek RDMP Kilangan Balongan fase pertama ditandai dengan pemancangan perdana pada Februari lalu Pengembangan proyek ini bertujuan meningkatkan fleksibilitas unit pengolahan dan meningkatkan kapasitas produksi Kilang Balongan dari sebelumnya hanya 125 MBSD menjadi 150 MBSD, serta mampu menghasilkan nafta untuk proses lebih lanjut dari 5,29 MBSD menjadi 11,6 MBSD.
Dengan peningkatan fleksibilitas Crude Distillation Unit (CDU), maka Kilang Balongan akan bisa memproses minyak mentah campuran berat ataupun minyak mentah ringan. Hal ini akan meningkatkan margin untuk perusahaan dan juga meningkatkan ketahanan energi nasional. Selanjutnya, fase kedua adalah aktivitas produksi mulai berlangsung pada tahun 2022 mendatang. Adapun fase ketiga terkait pengembangan komplek kilang terintegrasi petrokimia yang diproyeksikan rampung pada tahun 2026.
Dalam penggarapan proyek ini, Pertamina menggandeng dua perusahaan energi asing, yakni China Petroleum Corporation (CPC) dan perusahaan minyak asal Abu Dhabi ADNOC.
baca juga: Kilang Minyak Balongan Meledak, DPR Desak Lakukan Evaluasi
Lebih lanjut Kurtubi mengatakan hal yang juga menarik adalah kebakaran kilang minyak Pertamina bukan hanya sekali ini saja melainkan sudah sering terjadi, di antaranya kebakaran Kilang Balikpapan, Kilang Cilacap, dan yang terbaru Kilang Balongan.
"Ini artinya mungkin kurang maintenance, kurang pengawasan, dan kurang kontrol. Pertamina harus meningkatkan itu semua agar jangan sampai kebakaran kilang dianggap hal biasa," kata Kurtubi.
Seperti diketahui, insiden kebakaran Kilang Balongan terjadi pada tangki T-301G sekitar pukul 00.45 dini hari, Senin (29/3). Saat ini, kondisi kilang masih belum aktif beroperasi karena Pertamina memberlakukan shutdown atau penghentian operasi pengolahan bahan bakar minyak. (Ant/OL-3)
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menegaskan, langkah mitigasi telah disiapkan untuk merespons dinamika iklim ekstrem tersebut.
Sebanyak 41 kios di Pasar Baru Tuban ludes terbakar. Kapolres Tuban terjunkan 35 personel dan menunggu Tim Labfor Polda Jatim untuk selidiki penyebabnya.
Sebanyak 80 personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur (Gulkarmat) dikerahkan untuk memadamkan kebakaran gudang di Jalan Komarudin Lama.
Asril mengatakan kebakaran terjadi pukul 13.45 WIB dan hingga kini sumber api masih dalam penyelidikan.
George mengatakan pihak berwenang secara aktif membantu mengoordinasikan pendataan korban untuk keperluan evakuasi dan distribusi bantuan.
Kebakaran lahan di Desa Pandurungan, Tapanuli Tengah, dipicu pembakaran sampah. Api sempat mendekati rumah warga sebelum dipadamkan tim gabungan TNI dan Damkar.
Proyek hilirisasi tahap kedua ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
DI tengah meningkatnya dampak perubahan iklim yang semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari, momentum Hari Bumi menjadi pengingat bahwa aksi nyata tidak lagi dapat ditunda.
Di salah satu stasiun pengumpul migas, Nadia Silvia menjalankan tugasnya sebagai operator di Stasiun Pengumpul Bambu Besar Pertamina EP Field Subang.
PT Pertamina mengapresiasi dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan Elpiji. Hal itu dilakukan melalui sinergi bersama aparat penegak hukum.
Jaksa Penuntut Umum menuntut lima terdakwa dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dengan hukuman penjara antara 6 hingga 12 tahun
Pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan alasan di balik kebijakan penyesuaian harga tersebut kepada publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved