Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta seluruh pihak tidak terlena dengan prediksi International Monetary Fund (IMF), World Bank, dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) terkait pertumbuhan ekonomi global di 2021.
Menurut Jokowi, rasa optimistis memang harus dijaga, namun pemikiran realistis juga harus tetap dikedepankan.
"Situasi ekonomi global berkembang sangat dinamis penuh dengan ketidakpastian. Kita tetap harus waspada terhadap kemungkinan dan antisipasi risiko terjadinya gelombang kedua dan masih berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global di 2021," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas secara virtual, Selasa (28/7).
Sebelumnya, IMF telah memprediksi pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh hingga 5,4% di tahun depan. Pertumbuhan positif juga dikeluarkan OECD yakni di kisaran 2,8% sampai 5,2%, dan World Bank di level 5,2%.
Indonesia pun cukup menjadi sorortan karena dipercaya bisa memiliki sistem pemuliham ekonomi tercepat setelah Tiongkok.
"Kalau perkiraan pertumbuhan ini betul, kita akan berada pada posisi ekonomi yang mestinya di atas pertumbuhan ekonomi dunia. Kalau proyeksi ini benar, saya kira patut kita syukuri. Tapi kita tetap harus waspada," tuturnya.
Oleh karena itu, demi menjaga kadar optimisme dan kewaspadaan yang seimbang, ia meminta seluruh menteri ekonomi mengalkulasi dengan cermat indikator-indikator ekonomi makro untuk 2021.
"Kita harus optimis tapi juga realistis dengan mempertimbangkan kondisi dan proyeksi terkini. Kita juga harus memastikan prioritas untuk 2021 dan juga pelebaran defisit untuk APBN 2021 yang difokuskan dalam rangka pembiayaan kegiatan percepatan pemulihan ekonomi dan sekaligus penguatan transformasi di berbagai sektor terutama di bidang kesehatan, reformasi pangan, energi, pendidikan," jelas Mantan Wali Kota Solo tersebut.
Di tengah kondisi seperti saat ini, ketika investasi dan ekspor impor tidak bisa diandalkan, pemerintah harus mendorong belanja pemerintah sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Stimulus bagi dunia usaha juga harus dipercepat agar sektor swasta dan UMKM segera pulih kembali.
"Kita tahu selama ini APBN hanya berkontribusi kurang lebih 14,5% pada PDB negara kita. Tapi, dalam situasi krisis seperti ini belanja pemerintah menjadi instrumen utama untuk daya ungkit," ucap Jokowi. (Pra/OL-09)
Gelombang protes terhadap pendanaan industri peternakan intensif menguat secara global, dengan aksi serentak yang menyasar lembaga keuangan internasional.
Revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 oleh World Bank menjadi 4,7% mencerminkan meningkatnya tekanan eksternal, khususnya akibat kenaikan harga energi global.
Pemangkasan proyeksi pertumbuhan oleh Bank Dunia perlu dibaca sebagai peringatan dini bahwa ekonomi Indonesia masih rentan.
Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 masih berpeluang melampaui proyeksi Bank Dunia.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pemangkasan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 oleh Bank Dunia hal yang wajar. Bank Dunia
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Bank Dunia melakukan "dosa besar" setelah memangkas proyeksi ekonomi Indonesia dari 4,8% menjadi 4,7% tahun ini.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tudingan yang menyeret Jusuf Kalla dalam isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo merupakan upaya framing.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved