Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) masih melakukan audit investigatif terhadap kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Ketua BPK, Agung Firman Sampurna, mengatakan proses ini mencakup pengusutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian BUMN, yang terkait skandal korupsi Jiwasraya.
Adapun tujuan dari audit ialah mengungkap konstruksi kasus dan pihak yang harus bertanggung jawab. “Lingkup audit berskala luas. Bertujuan mengungkap konstruksi kasus dan pihak yang bertanggungjawab secara utuh. Mulai dari kelembagaan Jiwasraya, OJK, otoritas bursa, Kementerian BUMN, termasuk BUMN terkait,” ujar Agung dalam konferensi pers virtual, Senin (29/6).
Baca juga: Pejabat OJK Jadi Tersangka Baru Kasus Jiwasraya
Lebih lanjut, dia menyebut audit investigatif dilakukan secara paralel dengan proses Penghitungan Kerugian Negara (PKN) akibat kasus korupsi Jiwasraya. Sebab, PKN juga menjadi tugas BPK setelah adanya konstruksi hukum dan bukti kuat dari Kejaksaan RI.
Diperkirakan, penyelesaian audit tuntas pada akhir tahun. Agung menekankan proses audit investigatif tergolong panjang. Pada semester I 2020, lanjut dia, menjadi masa tersibuk bagi BPK. Sebab, harus melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga kementerian/lembaga (K/L).
Baca juga: Kejagung Taksir Negara Rugi Rp17 Triliun Akibat Korupsi Jiwasraya
“Kami memperkirakan bisa menyelesaikan audit ini di akhir tahun,” pungkasnya.
BPK berharap melalui audit ini terdapat perbaikan sistemik yang semakin melindungi nasabah dari risiko kecurangan. Selain itu, meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Terutama, investasi dalam instrumen jasa keuangan dan pasar modal.(OL-11)
INDEPENDENSI direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai semakin tergerus seiring kuatnya intervensi politik dalam proses penunjukan jabatan strategis.
Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) bersama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) kembali meluncurkan kegiatan CSR & PDB Awards.
PEMERINTAH mulai membuka rekrutmen nasional 35.476 posisi yang akan ditempatkan dalam pengelolaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih.
DI tengah percepatan transformasi bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN), aspek risiko hukum kini menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan.
Namun, rencana pemerintah untuk mengalihkan impor bahan baku gula dari pihak swasta ke BUMN mendapat tanggapan skeptis dari kalangan petani.
Tercatat sebanyak 116.688 pemudik diberangkatkan menggunakan 1.541 armada bus menuju lebih dari 200 kabupaten/kota di Indonesia lewat mudik gratis BUMN.
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK ungkap hasil audit BPK dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas. Kerugian negara kasus korupsi kuota haji capai Rp622 miliar dengan 200 dokumen bukti.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengumumkan capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 95,69 persen.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 merupakan solusi atau jawaban inefisiensi industri pupuk yang diterbitkan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved