Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyarankan pelaksanaan program tender bagi impor bawang putih guna mengatasi lonjakan harga.
Hal itu diyakni dapat memecahkan persoalan kelangkaan bawang putih dan juga bisa mengakomodasi permintaan yang melambung tinggi.
"Misalnya saya mau tender impor bawang putih dari India. Maka setiap perusahaan akan saling bersaing dan menyampaikan harga paling rendah," ungkapnya di Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (13/2).
Lebih lanjut, Dedi menambahkan bahwa tender merupakan cara jitu untuk memastikan ketersediaan bawang putih. Dengan catatan, harus ada tranparansi dengan mengumumkan bahwa perusahaan yang telah menjadi tender impor bawang putih membeberkan rincian dana untuk menjual ke publik.\
Dampak Koronan, Harga Bawang Putih di Sumbar Melonjak
Selain itu, dia juga mengatakan bahwa impor juga cukup menguntungkan dikarenakan bisa memenuhi kebutuhan untuk satu tahun kemudian. Hal yang menjadi persoalan ialah transparansi mengenai gudang bawang putih yang menjadi penyedia kebutuhan.
"Sekarang yang jadi persoalan itu Satgas Ketahanan Pangan harus turun ke daerah untuk melihat. Publik kan tidak mengetahui gudang bawang putih di mana saja selama ini. Nah ini harusnya tranparansi sehingga nanti importir yang impor bawang putih itu bisa mengakses ke publik gudangnya di mana saja. Nantinya publik bisa mengetahui jumlah disetiap gudangnya dan gudang akan disesuaikan dengan jumlah penduduk. Sederhana pengawasannya," tandas Dedi. (Des/E-1)
Kebijakan Publik Syafril Sjofyan menilai unsur kesengajaan tersebut diduga hadir dari Perum Bulog.
Impor ilegal adalah hal yang harus dihadapi secara bersama-sama agar tidak terus menggerus pasar dalam negeri Indonesia.
Pihak yang paling dirugikan dari maraknya impor produk asing saat ini adalah industri kecil dan menengah (IKM), bukanlah usaha kecil dan menengah (UKM).
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyita barang impor ilegal yang dikelola oleh WNA
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengakui target digitalisasi UKM tidak akan tercapai di tahun ini.
Jerry mengakui, selama ini Perum Bulog tidak pernah transparan dalam urusan pengadaan hingga distribusi beras.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved