Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PT Perusahaan Gas Negara (PGN), selaku perusahaan yang mengelola sektor gas nasional, siap mendukung langkah pemerintah untuk menurunkan harga gas industri sehingga mendorong industri nasional menjadi lebih kompetitif.
Saat ini PGN sedang mempertimbangkan beberapa opsi untuk diterapkan sesuai kebijakan pemerintah tersebut, yakni pengurangan penerimaan negara, domestic market obligation (DMO) atau penyerapan gas dalam negeri hingga pemberlakuan impor gas.
"Penurunan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) tergantung pada kebijakan pemerintah dan SKK Migas. Kami terus terang sedang berdiskusi juga dengan Kementerian ESDM agar bisa mencapai nilai tujuan yang digariskan pemerintah kepada sektor industri, yakni sebesar US$6 per MMBTU," kata Direktur Utama PGN Gigih Prakoso Soewarto di Kantor PGN, Jakarta, kemarin.
Selain itu, untuk opsi kedua DMO, menurutnya, sangat dibutuhkan untuk alokasi khusus ke industri-industri dalam negeri. Pihaknya pun sudah menghitung kebutuhan industri yang perlu mendapat insentif.
"Sebanyak 320 juta standar kaki kubik (mmscfd) itu kebutuhan gas yang diharapkan dengan alokasi DMO harga khusus. Dengan kepastian ini tentunya pasokan industri akan kita pastikan bisa diterima, kemampuan mereka (industri) membayar gas juga lebih murah," ungkapnya.
Di samping itu, pihaknya juga tetap mempertimbangkan opsi impor gas. Meskipun opsi itu dinilai kurang tepat dan tidak sesuai dengan visi pemerintah, menurut Gigih, impor bisa dijadikan penyeimbang pasokan gas nasional. Pasalnya, pihaknya juga membutuhkan harga gas yang kompetitif dari sumber-sumber gas luar negeri.
"Kami akan tetap membuka peluang dan kesempatan apabila dimungkinkan untuk mengimpor dan menurunkan harga khusus untuk sektor industri tertentu," pungkasnya.
Sementara itu, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT PGN, kemarin, sepakat mengangkat mantan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar sebagai komisaris utama menggantikan IGN Wiratmadja Puja.
Terkait tugas barunya, Archandra menegaskan dirinya mendukung penuh upaya-upaya perusahaan dalam menjalankan tugas pemerintah. Menurut Arcandra, potensi-potensi perusahaan yang perlu ditingkatkan ke depan ialah terkait infrastruktur gas Tanah Air seperti pembangunan jaringan gas. (Van/E-3)
KOREA Selatan memiliki persoalan pada negara yang cukup serius yaitu mengenai jumlah populasi warganya. Jumlah penduduk Korsel mengalami penyusutan tajam akibat menurunnya angka kelahiran
Kemenperin mengungkapkan bahwa indeks kepercayaan industri (IKI) pada Juli 2024 berada di angka 52,4. Hal tersebut menandakan IKI pada Juli 2024 ini melambat sebesar 0,10 poin
BPP HIPMI Banom Womenpreneur menggelar konferensi pertamanya yang berfokus pada hilirisasi industri sebagai langkah menuju Indonesia Emas
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Situasi perekonomian dalam negeri masih terancam krisis perlu diperhatikan. Industri dalam negeri saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, seperti penutupan pabrik
INDONESIA memiliki potensi geotermal terbesar di dunia, diperkirakan mencapai 24 gigawatt (GW). Namun hanya sekitar 10% dari kapasitas yang saat ini dimanfaatkan.
PT Medco Energi Internasional MedcoEnergi terus melakukan inisiatif pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Salah satu inisiatif tersebut adalah mengonversi pasokan listrik.
Penduduk Indonesia diperkirakan kehilangan 2,5 tahun dari Usia Harapan Hidup (UHH) akibat polusi udara saat ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah akan menggandeng pihak swasta untuk mengembangkan jaringan gas dalam kota.
Meski masih tetap membeli elpiji 3 kg untuk memasak sewaktu-waktu, tetapi dia sudah sangat berhemat.
Kelangkaan pasokan liquefied petroleum gas (LPG) tabung 3kg disebabkan karena kebijakan distribusi yang tidak berjalan dengan baik,
DPR minta Pertamina dan pemerintah daerah untuk terus mengawasi distribusi LPG 3 kilogram ini, dimana banyak masyarakat miskin yang kesulitan mendapatkan haknya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved